Lagi-lagi pembahasan dan perkembangan Covid-19 masih hangat dikalangan manusia disetiap bumi. Bukan untuk dibanggakan keberadaannya namun untuk diberantas perkembangannya. Covid-19 yang muncul di akhir 2019 nyaris tidak menjadi hal yang  ditakuti lagi oleh masyarakat kita. Padahal jika kita tela’ah, cukup banyak kebijakan atasan, para pejabat pemerintah yang mengeluarkan aturan-aturan resmi agar memperketat penyebarluasan virus ini. Namun alhasil sebagian masyarakat tidak menjalankan aturan pemerintah dengan beberapa alasan logis.


Beberapa masalah muncul diakibatkan ulah masyarakat kita sendiri, tetapi juga tidak menutup kemungkinan adanya ketidaktegasan pemerintah dalam mengatur hal ini. Juga tidak akan terjadi adanya permasalahan jika pada awalnya tak ada kebijakan. 

Dari pengamatan penulis memang dari awal keluarnya kebijakan pemerintah dikarenakan hadirnya Virus ini, masyarakat Indonesia kelihatan kurang berpartisipasi dalam pencegahan Virus tersebut. Seperti kebijakan awal, yaitu lockdown di daerah tertentu, banyak warga daerah setempat bahkan daerah tersebut rawan akan virus ini, tetapi tetap saja tidak menjalankan arahahan agar lockdown diri di kediaman masing-masing. 

Kebijakan kedua masyarakat diperintahkan untuk sosial distancing, awal nya hal ini nyaris dijalankan oleh semua kalangan warga agar tidak melakukan aktivitas sosial diluar yang berlebihan dan tetap dirumah saja, begitulah arahan atasan. 

Jika kita lihat dalam hal ini adanya Implikasi dari sosial distancing, seiring berjalannya sosial distancing banyak perusahaan yang menutup lapak kerjanya, banyak para pedagang yang dituntut menutup dagangannya dan seluruh pelajar agar berhenti belajar seperti biasanya. Akibat ini lahir bukan dari keinginan kita semua. Setelah beberapa bulan ini diterapkan hampir banyak masyarakat rentan miskin yang tidak sanggup menjalankan hidup seperti itu, sebagian orang mengatakan "sangat tidak etis mati dalam keadaan kelaparan" hal ini menunjukkan bahwa adanya problem khusus pada masyarakat kalangan bawah ketika sosial distancing dan lockdown dijalankan. 

Bukannya tidak menjalankan kebijakan pemerintah hanya saja tuntutan perut lebih menyakitkan ketimbang kedatangan virus yang mengerikan. Memang benar, nilai penduduk miskin di Indonesia sangat miris, pada tahun 2019 tepatnya dibulan Desember penduduk miskin Indonesia meningkat menjadi 24,9 juta jiwa yaitu sebesar 9,22%. 

Maka wajar saja hal ini menghambat untuk suksesnya rencana membabat tuntas virus ini, tetapi ini juga bukan menjadi alasan yang efektif. Kementerian keuangan dari awal pasti sudah memikirkan hal ini, dengan adanya Bansos (Bantuan Sosial), masyarakat rentan miskin atau kalangan bawah diberikan pangan khusus selagi lockdown total ini diterapkan. Tetapi di sisi lain, usaha pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat melalui bansos inipun kurang optimal, karena masih terjadi penumpukan dan penyaluran double untuk beberapa masyarakat, dan banyak masyarakat yang dikategorikan rentan miskin malah belum mendapatkan saluran bansos tersebut.

Artinya adanya kekurangan perhatian pemerintah atau mungkin tidak adanya list penerima yang memprioritaskan masyarakat rentan miskin, sehingga hal ini dapat menyangkal ketertiban dari kebijakan sosial distancing dan lockdown, karena masyarakat rentan miskin tak mungkin bisa bertahan hidup jika pekerjaan diberhentikan sementara. Meskipun ada kartu Pra Kerja, namun kartu itu hanya ditargetkan untuk 5,6 juta jiwa saja. Jadi ini juga belum menjadi penangkal yang efektif, karena jumlah nya masih berbanding jauh daripada jumlah penduduk miskin di Indonesia. Untuk meminimalisir hal seperti ini seharusnya ada beberapa golongan masyarakat yang berhak di prioritaskan dan adanya ketegasan lebih, agar situasi kembali kondusif. 

Selanjutnya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) nah baru baru ini, tepatnya dibulan Mei silam, PSBB didaerah tertentu akan di longgarkan guna untuk meminimalisir dampak turunnya perekonomian Indonesia. 

Sekilas yang terlintas di otak saya, benar jika hal ini dilakukan maka para pekerja bisa kembali bekerja seperti biasanya begitu juga pada pelajar akan kembali belajar offline seperti biasa, tetapi dengan syarat ketentuan berlaku, yaitu tetap menjaga jarak dan menggunakan masker.

Namun upaya merelaksasi kan PSBB ini lebih mendominan kepada perekonomian negara, saat ini daya beli masyarakat sangat lesu sedangkan konsumsi masyarakat merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendi Manilet menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia tidak akan pulih dalam waktu instan jika daya beli masyarakat tak diperbaiki, bahkan pelemahan konsumen masyarakat sudah terlihat lemah sebelum datangnya COVID-19 ini. 

Isu merelaksasi kan PSBB ini menjadi kontroversi hangat disetiap negara, jika dilihat disisi perekonomian mungkin akan mengembalikan perekonomian namun tidak menutup kemungkinan daya beli masyarakat pun akan tetap berkurang meskipun PSBB dilonggarkan, karena masih ada rasa was-was dalam diri masyarakat. 

Dan efek buruk yang kemungkinan terjadi malah sebaliknya, ketika re-opening ( membuka kembali kegiatan) secara prematur maka tingkat penambahan COVID-19 inipun akan meroket tinggi, saat inipun tingkat kasus Covid melonjak tinggi hingga 24.000 lebih kasus. Jadi sangat tidak memungkinkan karena mengembalikan perekonomian dari satu sisi, namun menghancurkan jiwa manusia disisi lain. 

Tetapi benar dalam Isu merelaksasi PSBB pasti ada yang dipertimbangkan dampak baik dari pelonggaran PSB ini, namun tidak bisa diterapkan untuk saat ini, karena dengan kondisi masih melonjaknya tingkat kasus Covid dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati pemerintah, dan ditambah lagi tidak ada jaminan ketika PSBB dilonggarkan perekonomian negara akan memulih, Sehingga hal ini menjadi peluang akan  bertambahnya kasus kematian. 

Banyak problem yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah dari kebijakan dan penerapan nya. Namun, tetap saja kita selaku warga hendaknya memberikan feedback positif kepada aturan yang ada, tetapi  bukan berarti kita tidak mempunyai hak akan apa yang menjadi kewajiban pemerintah dalam mensejahterakan rakyat nya. 

Pengirim :
Nurul Husna 
Mahasiswi UIN Ar-Raniry, Fak.Syari'ah dan Hukum

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.