TamiangNews.com | SERUWAY -- Keberadaan Boat Trawl (Pukat Harimau) hingga saat ini masih bebas mengepakkan sayapnya di Bumi Muda Sedia pasnya di Kampung Sungai Kuruk III Kecamatan Seruway Aceh Tamiang, membuat sejumlah nelayan Tradisional daerah ini terancam alih profesi menjadi kurir barang haram. Rabu (22/1).
Hal itu diungkapkan oleh nelayan tradisional daerah ini, menurut mereka keberadaan Pukat Trawl itu telah ada sejak belasan tahun lalu terkesan instansi terkait tidak mampu mengendalikan nelayan pukat harimau itu, akibatnya para nelayan tradisional tidak mendapatkan hasil saat melaut.

Para nelayan tradisional sangat keberatan, dengan adanya pukat  Trawl itu karena pendapatan kami semakin berkurang bahkan terkadang tidak ada yang bisa dibawa pulang untuk menafkahi keluarga, sebut nelayan tadi yang enggan namanya dipublikasikan.

Saat ini penghasilan para nelayan tradisional di Kampung Sungai Kuruk III dapat dikatakan dibawah rata rata, biasa kami bisa bergaji 1 juta rupiah tapi sekarang hanya 40 ribu rupiah dapat dikatakan sudah tidak bergaji, cetus nelayan tadi, kita khawatir jika seperti ini mereka akan alih profesi menjadi kurir barang haram.

Diungkapkan Nelayan, Pukat Trawl  tersebut beroperasi 2 kali sehari semalam, kalo di malam hari mereka menggunakan pukat katrol udang, sedangkan untuk katrol Ikan disiang hari, ungkapnya.

Diperkirakan mencapai 30-50  pukat Trawl masih beroperasi, kalau hal ini terus dibiarkan, bagaimana nasib kami untuk menghidupi keluarga, sementara penghasilan kami hanya sebatas sebagai nelayan tradisional saja, imbuhnya.

Sebelumnya, para nelayan pernah melakukan aksi damai pada 2019 lalu terkait keberadaan pukat Katrol yang telah meresahkan nelayan tradisional, sebutnya.

Panglima Laut Wilayah Kecamatan Seruway, Jafaruddin saat di konfirmasi dikediamannya di Sungai Kuruk II Kecamatan Seruway, mengatan bahwa, Alat Trawl ini memang dari zaman Soeharto sampai sekarang ini mereka tetap beroperasi.

Sebagai Panglima laut beliau menyampaikan, sosialisasi kepada masyarakat nelayan telah dilakukannya, baik kepada nelayan kecil maupun Nelayan Trawl, sebutnya.

Beliau juga menyampaikan, dia selaku panglima laut dia hanya bertugas mendampingi untuk mengurus surat-surat kapal dan pelayaran saja, terkait izin dan pelarangan terhadap para nelayan, itu ada petugas khusus yang berwenang menanganinya.

Sebelumnya telah di adakan rapat bersama pihak Camat, Danramil dan Kapolsek serta unsur muspika untuk mencari jalan keluarnya.

Pihaknya telah meminta kepada Kementerian Kelautan terkait bantuan alih fungsi alat bantu tangkap ikan.

Saya juga sempat berkoordinasi dengan Dirjen Kelautan di Banda Aceh, dalam pertemuan yang dihadiri oleh seluruh panglima laut di Provinsi Aceh dan dibuka langsung oleh Gubernur waktu itu.

Menindak lanjuti itu pihak Dirjen Kelautan ada melakukan peninjauan kelapangan dengan bermusyawah dengan pihak para nelayan boat Trawl.

Untuk menciptakan ramah lingkungan, kita batasi boat Trawl  jalurnya tidak boleh di pinggir pantai dan tidak boleh di dalam sungai, bukan memberikan izin kepada mereka, jelas Panglima.

Mereka (boat Trawl) harus jauh ditengah laut, jika terjadi penangkapan, itu urusan mereka sendiri, tidak ada urusan panglima laut dan tidak ada kebenaran, sebutnya. 

Dijelaskan Panglima, untuk saat ini mereka ada menggunakan jaring kelong, jaring belanak, dulunya terdapat 112 unit Katrol, namun saat ini tersisa hanya sekitar 43 katrol berupa katr bubu dan Katrol pancing rawe.

Dalam hal ini apapun alat tangkap yang mereka gunakan, diharapkan jangan sampai terjadi  pertengkaran, karena nelayan  pencarian ikan di Kecamatan Seruway ini tidak hanya berasal dari daerah ii saja tapi banyak nelayan pukat Trawl ini berasal dari pulau Kampai, Pangkalan Susu dan Pangkalan Berandan, ungkap  Panglima Laut.   

Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang Sapuan SP melalui Kabid Pembinaan dan Produksi Perikanan, Sukri SP, M.Si mengatakan, pihaknya telah mengetahui keberadaan Trawl dari luar yang beroperasi di wilayah perairan Aceh Tamiang, sebutnya.

Bahkan sebelumnya, pihak dinas kelautan dan perikanan kabupaten Aceh Tamiang telah melaku pertemuan bersama empat panglima laut di wilayah kecamatan Seruway, Bendahara, Banda Mulia dan kecamatan Manyak Payed membicarakan keberadaan Trawl tersebut.

Sebelumnya, Tim Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan juga telah melakukan razia, sementara hasil tangkapan razia itu telah di amankan di kantor Tim pengawas di Aceh Timur, ucapnya.
Selanjutnya, pihak DKP Aceh Tamiang juga akan melaksanakan rapat koordinasi bersama panglima laut untuk melakukan penertiban keberadaan Trawl tersebut, pungkasnya. []TN-W007 

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.