TamiangNews.com, TAPAKTUAN -- Salah seorang unsur pimpinan DPRK Aceh Selatan, menyatakan siap menghadapi gugatan hukum.

Foto : Serambi
Dari enam anggota dewan yang tergabung dalam Fraksi Indonesia Merdeka.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua I DPRK Aceh Selatan, Teuku Bustami menanggapi pernyataan Zamzami ST.

Salah seorang anggota DPRK Aceh Selatan yang tergabung dalam Faksi Indonesia Merdeka.

"Perlu saya jelaskan, bahwa sebelumnya kami juga telah melakukan musyawarah dan mufakat dalam pembentukan fraksi hingga menghabiskan waktu cukup lama. Jika keputusan itu tidak dapat diterima dan mereka akan menempuh jalur hukum, kami siap," kata Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan dari Partai Demokrat, Teuku Bustami SE saat dikonfirmasi, Jumat (8/11/2019).

T Bustami menjelaskan, sebelumnya semua anggota DPRK Aceh Selatan telah sepakat mengusulkan lima fraksi.

Kelima fraksi tersebut terdiri atas dua fraksi penuh dan tiga fraksi gabungan.

Namun, pembentukan tiga fraksi gabungan tersebut terkendala dengan aturan perundang-undangan.

Karena berdasarkan UU Pemerintah Aceh, untuk pembentukan fraksi gabungan tingkat DPRK yang diperbolehkan cuma dua.

"Tiga fraksi gabungan yang diusulkan itu yakni Fraksi Pelangi, Fraksi Partai Aceh, dan Fraksi Indonesia Merdeka. Kalau Fraksi Pelangi sudah aman. Tinggal Fraksi  Indonesia Merdeka dan Fraksi Partai Aceh, namun fraksi Indonesia Merdeka Cs kalah lobi politik dengan fraksi Partai Aceh Cs," ungkap T Bustami.

Lebih lanjut, Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Selatan ini juga menjelaskan, bahwa sebenarnya pembentukan fraksi dan AKD di DPRK Aceh Selatan itu telah melewati batas waktu yang ditetapkan dalam undang-undang.

Sebab berdasarkan aturan, anggota dewan wajib telah membentuk fraksi dan AKD selama satu bulan sejak dilantik.

"Namun yang terjadi, dua bulan setelah dilantik belum juga terbentuk. Pembentukan fraksi tersebut baru terlaksana setelah pimpinan dewan mendapat desakan dari mayoritas anggota dewan," pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Fraksi Indonesia Merdeka yang merupakan gabungan Partai Nasdem, PKPI, dan Golkar mengancam akan menggugat Pimpinan DPRK Aceh Selatan.

Gugatan ini diajukan, karena enam anggota dewan ini tidak bisa menerima keputusan pimpinan dewan yang menggugurkan fraksi mereka.

"Pimpinan DPRK Aceh Selatan menggugurkan Fraksi Indonesia Merdeka. Padahal dalam PP No 12 tahun 2018 dinyatakan untuk pembentukan fraksi tersebut tergantung jumlah Komisi dan Fraksi Merdeka Indonesia sudah layak untuk pembentukan fraksi," kata anggota DPRK Aceh Selatan, Zamzami ST kepada Serambinews.com, Kamis (7/11/2019) sore.

Menurutnya, mengenai jumlah kursi yang tergabung dalam Fraksi Indonesia Merdeka sudah layak untuk jadikan Fraksi.

Di mana jumlah kursi partai yang tergabung dalam fraksi tersebut, seluruhnya enam kursi.

Dengan rincian Partai Nasdem 3 kursi dan PKPI 2 kursi serta Golkar 1 kursi.

"Maka jika kita tinjau dalam PP No 12 tahun 2018 sudah layak untuk jadikan Fraksi, karena Nasdem dan PKPI merupakan Partai Pemenang Pemilu di Kabupaten Aceh Selatan. Disamping peringkat 4 dan 5 dalam pembentukan Fraksi tidak tertera secara voting, karena Fraksi merupakan perpanjangan Partai," kata Ketua DPK PKPI Aceh Selatan ini.

Zamzami juga meminta Pimpinan dewan, untuk tidak menyamakan dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya.

Sebab menurut Zamzami ,seharusnya pembentukan fraksi itu ada negosiator antara Ketua Partai dengan Partai lain.

"Maka menurut kami pembentukan fraksi tersebut cacat demi hukum, karena jika sudah tidak ada alternatif lain, maka harus duduk kembali dan disepakati seluruh anggota dewan terpilih dalam hal pembentukan fraksi. Bukan dengan cara memaksa kehendak, sehingga merugikan orang lain," paparnya.

Ditambahkan Zamzami, menurut kuasa hukum pihaknya, atas digugurkannya Fraksi Indonesia Merdeka dan pengumuman fraksi yang telah diucapkan selain Fraksi penuh itu batal demi hukum.

"Karenanya kami akan tempuh jalur hukum," pungkas Zamzami. [] SERAMBI



Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.