TamiangNews.com | SERUWAY -- Pembangunan Rumah Nelayan di Kampung Lubuk Damar Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, terkesan ajang cari untung berlimpah bagi rekanan Pencuri Uang Negara, bagaimana tidak, hampir tiga tahun berlangsung pelaksanaannya belum ada tanda tanda dapat ditempati oleh penerima manfaat, untuk diharapkan kepada instansi terkait dapat mengusut pemainan haram ini.
Berdasarkan hasil investigasi TamiangNews.com, Sabtu (12/10) di lokasi Pembangunan Rumah Nelayan dengan luas lahan 18 rante tersebut, terlihat sudah berdiri 50 unit rumah nelayan yang mengunakan dana APBN tahun 2016 sebesar Rp.6,7 milyar sampai saat ini masih terkatung katung penyelesaiannya, sebahagian besar rumah rumah tersebut sudah mulai rusak kembali akibat keterlambatan pengerjaan. Sebahagian rumah tersebut plafon sudah banyak yang lepas, begitupun dengan selasar dan jalan rabat beton sudah pecah pecah.

"Kalau parit beton memang belum siap," kata Datok Penghulu Kampung Lubuk Damar Muhammad Nurdin, saat ini hanya ada tiga rumah yang dihuni, namun pemilik rumah tersebut harus mengeluarkan biaya sendiri untuk membuat sumur bor dan instalasi listrik. 
"Sudah hampir tiga tahun dikerjakan tapi tidak siap juga, ironisnya rumah tersebut tidak mengunakan besi, ungkap Datok penghulu yang juga sebagai pemasok material pada kegiatan itu.
 Nelayan di sini terus mengejar saya, tanya kapan bisa ditempati," ujar Datok Penghulu. "Sebenarnya pekerjaan Listrik dan air sudah termasuk dalam satu paket pengerjaan, bukan dibebankan ke warga," lanjutnya.

Nurdin berharap pengerjaan bisa diselesaikan agar nelayan yang sudah lama menunggu bisa menikmati fasilitas tersebut, di sisi lain dia khawatir keterlambatan pengerjaan ini berdampak pada terhambatnya program serupa yang akan diarahkan di Sungai Kuruk III dan di Kecamatan Manyak Payed. 
Datok Nurdin mengaku, ia sudah mencoba menanyakan hal itu kepihak PUPR Aceh  Tamiang, akan tetapi tetap saja tidak mendapatkan hasil. "mereka malah balik bertanya, kenapa bangunan itu belum selesai. PUPR Kabupaten tidak bisa menanggulangi, sebab bukan ranah Kabupaten", ungkapnya 

Tidak hanya PUPR Kabupaten, sambung Nurdin, pihaknya juga sudah menyampaikan ke pihak Kementerian, dan mereka berjanji akan menyelesaikannya. Kami berharap Pemerintah dapat lebih peduli, kepada para nelayan yang sudah lama menunggu bisa menikmati rumah tersebut.[]TN-W007

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.