TamiangNews.com | BANDA ACEH -- Surat pemberhentian Irwandi Yusuf dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 70/P tahun 2019 tentang pemberhentian sementara Gubernur Aceh masa jabatan tahun 2017-2022 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 26 Juli 2019.
Seperti diketahui, pemberhentian dilakukan karena Irwandi tengah menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap dana otonomi khusus Aceh (DOKA) 2018.
Berikut isi Keppres tersebut:
“Memberhentikan sementara H Irwandi Yusuf MSc sebagai Gubernur Aceh masa jabatan tahun 2017-2022 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Sementara Karo Hukum Setda Aceh, Amrizal J Prang, Senin (2/9) mengatakan Irwandi masih menerima gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri.
Yang tidak didapatkan oleh Irwandi setelah Keppres itu turun adalah hak protokoler sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami,” bunyi Pasal 75 ayat (3).[]tn-serambinews

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.