TamiangNews.comKARANG BARU - Komisi Penilai AMDAL (KPA) Aceh Tamiang menggelar Sidang Komisi Penilaian Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Tamiang 3000 Hektar, Rabu (31/07) di Aula Hotel Grand Arya Karang Baru.

Sidang yang dipimpin langsung Ketua Komisi Penilai AMDAL Aceh Tamiang Sayed Mahdi, SP, M.Si, MMA yang juga sekaligus Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Tamiang yang diwakili oleh Asisten 3 Ir. Adi Darma MM.

Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Sayed Mahdi mengatakan bahwa Sidang Komisi AMDAL yang dilaksanakan tersebut merupakan amanat dari UU Nomor 32 tahun 2009 tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta turunannya. Diantaranya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan wajib AMDAL, Permen LH Nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Dokumen lingkungan, dan Permen LH Nomor 8 tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dokumen lingkungan.

Dijelaskan juga bahwa kegiatan Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi yang direncanakan meliputi Kecamatan Sekrak, Kecamatan Karang Baru, Kecamatan Banda Mulia, Kecamatan Bendahara dan Kecamatan manyak payed.

Dalam sidang Komisi Penilai AMDAL perencanaan pembangunan bendung dan jaringan irigasi Daerah Irigasi (DI) Tamiang ini sebanyak 8 pakar ikut dihadirkan, yaitu Pakar fisik-kimia industri dan Geologi Dr. Ir.Suhendrayatna.M.Eng, Pakar Biologi Dr. Drs. Supriatno. M.Si, Pakar Hukum Lingkungan Dr. Yanis Rinaldi, SH, M.Hum, Pakar Lingkungan Hidup Muslimah, S.Si. M.Si, Pakar Sosial Ekonomi Dr. Ir. Agusabti. M.Si, Pakar Pengembangan sumber daya Air Prof. Dr. Azmeri, ST, MT, Pakar Budaya, Ir. Muntasir dan Pakar Kesehatan Jullaman, SKM. M Epid.
Kepala dinas Lingkungan hidup yang sekaligus sebagai Ketua Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Aceh Tamiang Sayed Mahdi, SP, M.Si, MMA dalam laporannya mengatakan bahwa, sebelumnya telah dibahas dokumen Kerangka Acuan Amdal yaitu pada tanggal 12 September tahun 2017 dan telah disetujui dengan surat keputusan ketua komisi penilai AMDAL Kabupaten Aceh Tamiang nomor 660/05/VIII/AMDAL tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang persetujuan kerangka acuan Amdal tentang Rencana kegiatan pembangunan bendung dan jaringan irigasi di Tamiang 3000 hektar.

"Dan pada Selasa lalu tanggal 30 Juli 2019 kami juga telah melaksanakan rapat tim teknis komisi penilai AMDAL dan masing-masing anggota tim teknis telah menyampaikan saran dan masukannya untuk kesempurnaan dokumen Andal dan RKL RPL," ungkapnya.

Selain itu, Asisten III Sekdakab Aceh Tamiang Ir. Adi Dharma MM yang mewakili Bupati juga mengatakan rasa terima kasihnya kepada yang hadir disidang komisi ini, yang terpenting hari ini hasil dari sidang komisi yang akan dilaksanakan oleh para undangan nantinya mungkin merekomendasikan beberapa hal berhubungan dengan kegiatan pada hari ini.

"Terima kasih bapak ibu sekalian yang sebenarnya sudah mengetahui bahwa kegiatan ini sudah mulai dicanangkan sejak tahun 2017, kita semua mengharapkan Sungai Tamiang jangan hanya membawa dampak negatif bagi kita semua, sedangkan dampak-dampak positif secara besar belum kita rasakan, makanya pemerintah sangat mendukung untuk kegiatan pembuatan bendung dan jaringan irigasi yang direncanakan ini," sebutnya dalam pembukaan.
PPK Perencanaan dan Program Balai Wilayah Sungai Sumatera I Mahdani, ST, MT juga menambahkan, berdasarkan ketahanan pangan ataupun nawacita yang telah diintegrasikan dengan kegiatan pemerintah, oleh karena itu berdasarkan permintaan dan permohonan dari pada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, maka dilakukanlah kegiatan perencanaan pembangunan bendung beserta jaringannya dalam rangka ingin meningkatkan produktivitas tanaman yang sangat erat kaitannya dengan pendapatan masyarakat Tani.

"Sebagaimana kita ketahui perencanaan bendung ini sendiri untuk mengairi daerah irigasi 3000 hektar yang terdiri dari 5 Kecamatan dan Bendung ini bukanlah bendungan yang dapat menampung atau menahan sejumlah debit airnya tetapi ini adalah bendung yang hanya meninggikan muka air untuk mencapai sawah yang terjauh agar mendapat gravitasi sehingga penanaman yang dilakukan oleh masyarakat di desa bisa sampai 2 atau 3 kali dalam setahun", ujarnya. 

Kegiatan Sidang Komisi Penilai AMDAL ini juga dihadiri beberapa pejabat diantaranya, Kepala Badan Pertanahan Nasional yang diwakilkan oleh Bidang Pengadaan tanah Arif F. Pasaribu, Kepala dinas Lingkungan hidup Provinsi Aceh yang diwakilkan oleh Kasi KLHS Ir. Cut Nazly Azizah, Seluruh Kepala SKPK terkait dalam wilayah Kabupaten Atam, Camat Manyak Payed, Camat Bendahara, Camat Banda Mulia, Camat Karang Baru, Camat Sekerak, Ketua LSM Kempra Ir. Izzudin, Ketua LSM Cso Le'bam Zulkarnain ST, Ketua LSM LembAHtari Sayed Zainal M. SH, Ketua Komisi D DPRK Aceh Tamiang H. Saiful Sofyan SE dan wakil masyarakat terkena dampak. [] TN-W008

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.