TamiangNews.com, BANDA ACEH -- Usia perdamaian Aceh, Kamis (15/8) hari ini, genap berusia 14 tahun sejak MoU Helsinki ditandatangani 15 Agustus 2005 lalu. Di usia tersebut, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) memberikan kado istimewa berupa pembagian sertifikat tanah pertanian seluas 2 hektare/orang bagi eks kombatan dan tapol/napol, serta masyarakat korban konflik.

Foto : Serambi
Pembagian sertifikat tanah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam merealisasikan poin 3.2.5 MoU Helsinki. Direncanakan, penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada acara peringatan Hari Damai Aceh ke-14 yang dilaksanakan di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, hari ini.

Ketua BRA, M Yunus, dalam wawancara khusus kepada Serambi, Rabu (14/8), menjelaskan, pembagian sertifikat tanah itu dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, pihaknya akan membagikan sertifikat kepada 100 korban konflik yang berasal dari Kabupaten Pidie Jaya (Pijay).

Kenapa hanya Pijay? Karena, sejauh ini baru Pemkab Pijay yang sudah menyediakan lahannya seluas 200 ha untuk dibagi-bagikan.

"Kita berharap pemerintah daerah lain bisa mengikuti sikap Bupati Pijay dalam mendukung program reintegrasi dengan menyediakan lahan yang akan dibagikan kepada eks kombatan, eks tapol/napol, dan masyarakat korban konflik," harapnya.

Saat ditanya lebih lanjut mengapa baru setelah 14 tahun pembagian lahan itu direalisasikan? Yunus yang menjabat Ketua BRA sejak Oktober 2018 mengaku tidak tahu harus menjawab apa, dan ia juga tidak menyalahkan siapapun terkait hal itu. Ia hanya bekerja sesuai tugas dan fungsi dari lembaga BRA, salah satunya yaitu menyelesaikan persoalan tanah untuk korban konflik yang tak tersentuh.

"Bagi saya (tanah) itu masalah utama, sehingga saya menjumpai Bupati Pijay bagaimana caranya supaya tanah ini bisa dibagikan kepada kombatan. Bupati Pijay adalah bupati pertama yang memberikan tanah untuk kombatan," ujarnya.

Selain Bupati Pijay, mantan GAM alumni Tripoli ini juga mengaku sudah menemui sejumlah kepala daerah lainnya agar mendukung program reintegrasi, di antaranya Bupati Aceh Jaya, Aceh Timur, Aceh Utara, Simeulue, Aceh Tengah, dan Aceh Besar.

"Luas tanah yang diberikan kami minta secukupnya, sesuai dengan jumlah korban konflik, tapol/napol dan eks kombatan di wilayah itu," tambah M Yunus didampingi Deputi Kebijakan dan Kajian Strategis BRA, Tgk Amni Bin Ahmad Marzuki.

Sedangkan total penerima tanah, sesuai dengan data yang dimiliki BRA, jumlahnya mencapai 150.000 lebih. Data itu dikirim oleh Satuan Kerja Wilayah (Satkerwil) BRA dari kabupaten/kota. "Kita sudah mendata ada 150 ribu lebih. Dari eks kombatan 50 ribu lebih, eks tapol/napol 3 ribu lebih, dan selebihnya masyarakat korban konflik. Tapi data itu belum divalidasi,” terang M Yunus.

Status tanah yang akan dibagi itu dia katakan, akan menjadi tanah milik pribadi dan lokasinya tidak masuk dalam hutan kawasan. Tanah itu juga dilarang diperjualbelikan sebelum digarap minimal selama 10-15 tahun. “Kita akan mengawal agar tanah tergarap dengan produktif. Untuk menjaga agar tidak dijual, pihak BRA akan menyita sertifikat tanah tersebut,” pungkasnya.

Libatkan KPA

Dalam kesempatan itu, Ketua BRA, M Yunus juga menjelaskan bahwa saat turun ke lapangan nanti untuk membagi-bagikan tanah, pihaknya akan melibatkan Komisi Peralihan Aceh (KPA) dan panglima sagoe, agar di kemudian hari tidak memunculkan polemik.

"Karena yang lebih mengetahui apakah dia eks kombatan, eks tapol/napol, dan korban konflik adalah Ketua KPA dan panglima sagoe. Saat pembagian juga kita libatkan pemerintah setempat, sehingga tidak menimbul kekacauan saat pembagian lahan," ujarnya.

Tanggung Jawab Bersama

Lebih lanjut M Yunus menyampaikan bahwa proses reintegrasi ini bukan saja menjadi tanggung jawab BRA, tapi juga tanggung jawab semua stakeholder, termasuk Pemerintah Pusat dan Aceh. Dia berharap pemerintah hadir dalam proses ini agar hak-hak korban konflik bisa cepat terpenuhi.

"Kita terus meyakinkan pemerintah supaya benar-benar serius menyelesaikan reintegrasi di Aceh. Harapan kita, dengan adanya tanah, sekurang-kurangnya kita sudah membuka lapangan kerja bagi eks kombatan yang belum ada pekerjaan," imbuhnya.

Yunus juga berharap, peringatan damai ke-14 tahun ini harus dijadikan sebagai momentum bagi Aceh untuk berbenah, supaya Aceh bisa lebih maju dan bermartabat. "Mari sama-sama kita gunakan kesempatan MoU ini untuk berkarya, jangan persoalan MoU hanya dibebankan kepada eks GAM saja," demikian M Yunus.

Mantan Panglima GAM,  Muzakir Manaf, mengatakan, pembagian tanah pertanian kepada eks kombatan, eks tapol/napol dan korban konflik memang salah satu butir perjanjian yang termaktub dalam MoU Helsinki. Semua eks kombatan GAM berhak mendapatkannya.

Hal itu disampaikannya menanggapi rencana Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang akan membagikan sertifikat tanah kepada 100 penerima dari Pidie Jaya (Pijay). Penyerahan secara simbolis direncanakan pada peringatan Hari Damai Aceh ke-14 yang berlangsung di Taman Ratu Safiatuddin, Kamis (15/8) hari ini.

"Sebenarnya bukan 100 atau 200 orang, semua mantan kombatan yang diakui dalam MoU semua diberikan tanah. Satu orang berhak mendapatkan dua hektare tanah, itu sesuai dengan perjanjian dalam MoU Helsinki," kata Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) yang akrab disapa Mualem ini kepada Serambi, Rabu (14/8).

Namun dia menyarankan pembagian tanah itu dilakukan secara sekaligus, jangan bertahap. Dikhawatirkan, pembagian secara bertahap akan memicu konflik baru nantinya. Mualem berharap pembagian tanah itu tidak memicu konflik atau persoalan baru. "Jangan sampai memicu konflik baru dengan pembagian tanah ini, makanya semua eks kombatan GAM harus dapat," pungkas Mualem.

Disamping itu, tanah yang diberikan itu dia harapkan juga bukan merupakan tanah kosong, melainkan tanah yang sudah siap dan tinggal menikmati hasilnya. "Seorang dapat dua hektare, kebun yang sudah jadi, yang sudah siap pakai, menikmati hasil. Itu jangan hanya sertifikat yang dikasih, jangan pula tanah kosong, kalau tanah kosong untuk apa," tukasnya.

Mualem berharap, momen 14 tahun perdamaian Aceh harus menjadi evaluasi bagi pemerintah agar semua butir MoU Helsinki segera dituntaskan. "Itu kita harapkan dari Pusat, harus segera melaksanan butir-butir MoU Helsinki. Itu yang sangat penting. Kita tidak muluk-muluk, yang penting semuanya terealisasi," pungkas Mualem. [] SERAMBI


Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.