TamiangNews.com LANGSA  Dianggap peninggalan Penjajah Belanda, Walikota Langsa terbitkan Instruksi larangan kegiatan Panjat Pinang pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 tahun 2019. Larangan tersebut timbulkan pro kontra ditengah masyarakat Kota Jasa ini, Jum'at (16/8)   

Menanggapi Instruksi Walikota Langsa Nomor: 450/2381/2019  tentang larangan kegiatan Panjat Pinang pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 tahun 2019. Salah seorang Tokoh Muda Aceh kelahiran Langsa, kepada Wartawan, Kamis (15/8) mengatakan, Instruksi Walikota Langsa merupakan Diskresioner (discretionary power) atau Freies Ermessen dalam aturan kebijakan pejabat tata usaha negara yang dapat dijalakan.

Menurut Zulfahriza, SH yang juga seorang Associate Lawyers Advocates & Legal Consultants JHA Jakarta ini, Instruksi Walikota Langsa dengan Nomor: 450/2381/2019 tentang Peringatan Hari Ulang Tahun ke 74 Kemerdekaan Republik Indonesia yang terdapat pada Poin ke empat tersebut yaitu larangan.

“ Tidak melaksanakan kegiatan panjat pinang disetiap gampong dikarenakan secara historis merupakan peninggalan Kolonial Belanda dan tidak ada nilai Edukasi.”

Menurutnya, Kebijakan yang dilakukan oleh Walikota Langsa Usman Abdullah, SE itu wajar-wajar saja dan itu merupakan kewenangan bagi setiap pejabat dan merupakan bagian dari kegiatan pemerintah dalam hukum administrasi negara yang disebut pseudowetgeving atau legislasi semu.

Namun, disebut legislasi semu karena menyerupai peraturan perundang-undangan, namun sebenarnya bukan perundang-undangan, dan egislasi semu dibuat tidak berdasarkan kepada suatu ketentuan perundang-undangan yang secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk atau menerbitkannya, ujarnya.

Dikatakannya lagi, Diskresioner (discretionary power) atau Freies Ermessen merupakan pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan merumuskan kebijakan dalam berbagai bentuk seperti peraturan, pedoman, pengumuman, dan surat edaran dan juga instruksi merupakan salah satu bentuk dari pada sebuah kebijakan pemerintah yang disebut legislasi semu dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Jadi intruksi merupakan salah satu bentuk dari sebuah kebijakan yaitu legislasi semu yang harus diikuti oleh masyarakatt karena instruksi merupakan sebuah kebijakan yang bersifat perintah bagi pemerintah dibawahnya untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dan instruksi kapan saja bisa dicabut oleh pejabat publik itu sendiri, ungkap Zulfahriza, SH atau sering disapa Farid salah seorang lawyers muda di Jakarta itu.


Ia berpendapat, sangat setuju dan mendukung atas kebijakan Walikota Langsa tersebut, karena kegiatan panjat pinang itu merupakan permainan atau kegiatan yang klasik dan tidak mendidik. Serta menjadi tontonan saat memanjat pohon yang diolesi minyak atau oli dengan ketinggian yang lumayan serta menaiki tubuh teman-temannya sehingga menimbulkan resiko yang besar dan salah satu moral yang tidak baik cara menghargai perjuangan Kemerdekaan RI.

Dalam memeriahkan HUT RI dapat digelar dengan kegiatan perlombaan bagi anak-anak dan dewasa yang sifatnya mendidik dan edukasi seperti, perlombaan cerdas cermat tema sejarah Kemerdekaan, lomba menghafal teks Proklamasi dan Pancasila, lomba memerankan drama memperebutkan kemerdekaan, menyanyikan lagu Nasional dan Daerah serta beraneka perlombaan lainnya, imbuh Farid.

Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Langsa M Husin mengatakan surat instruksi tersebut dikeluarkan setelah dilakukan rapat dengan panitia perayaan 17 Agustus. Imbauan tersebut dibuat karena Pemkot menilai lomba panjat pinang merupakan warisan penjajah.

"Pak wali mengimbau sebaiknya itu tidak usah ada. (Kalau tetap digelar) tidak masalah," kata Husin saat dimintai konfirmasi wartawan, Kamis (15/8).

Menurutnya, surat instruksi itu hanya sebatas mengimbau terkait lomba panjat pinang yang biasa digelar setiap 17 Agustus, namun untuk tahun ini, Pemko Langsa sudah tidak menggelar lagi lomba tersebut.

"Sekarang itu (lomba panjat pinang) tidak ada lagi. Dalam bentuk lain saja," jelasnya.

Pemerintah tidak memberikan sanksi bagi masyarakat yang menggelar lomba tersebut.

"Tidak, belum ada sanksi. Tahun lalu juga mengimbau, buktinya masyarakat di gampong juga masih buat. Tapi ini pemerintah sudah tidak buat lagi," bebernya.[]TN-W007

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.