TamiangNews.com | Kualasimpang -- Gaung penertiban yang berjalan seiring dilaksanakannya penerapan ujicoba rekayasa lalulintas tidak berjalan maksimal, pasalnya masih banyak para pedagang yang tidak mendukung penertiban tersebut diduga lapak mereka mengais razeki lapaknya milik 'Raja' Penguasa Daerah ini dan tidak memiliki IMB, Jum'at (26/7).
Lapak Berjualan buah buahan diduga Milik Keluarga Penguasa Daerah menutupi Pintu keluar masuk pejalan kaki 
Dari pantauan TamiangNews.com  disejumlah lokasi penertiban, yang dilakukan oleh Disperindagkop bersama intansi terkait lainnya seperti Satpol PP dan DLH terkesan 'Cilet-Cilet' mereka juga tidak bisa berbuat banyak dan terkesan tidak berani mengambil sikap untuk membongkar lapak yang sudah menyalahi IMB maupun Tata Ruang Kota.

Belum lagi para pedangan bermata sipit yang mengantongi izin menjual Spare Part kenderaan roda dua anehnya mereka membuka Usaha Servis Kenderaan yang diduga tidak mengantongi izin.

Ironisnya tempat servis kenderaan tersebut pas di teras tokonya hingga sampai trotoar jalan yang notabenenya digunakan untuk para pejalan kaki, sementara dinas terkait (Dishub) sudah berulang kali menyurati tapi tidak diindahkan oleh mereka. 
Sementara itu pada hari yang sama Kepala Mukim Kota Kualasimpang Muhammad Yunus (photo) kepada  TamiangNews.com, mengatakan apa yang dilakukan pemerintah daerah sudah sangat baik dirinya yakin masyarakat pasti ada yang pro dan kontra dengan dilakukannya penertiban ini, apalagi para pedagang yang membuka lapak diluar dari tempatnya, pasti mereka tidak senang dengan dilakukannya penertiban ini. 

Hanya saja tambah Mukim Yunus, Pemerintah hendaknya jangan pilih kasih dalam penertiban ini, jika ada yang melanggar ketentuan harus ditertibkan, jangan karena lapak tersebut milik keluarga Penguasa Daerah, intansi terkait engan menertibkannya, sebut Mukim Yunus tadi.  

Diharapkan Mukim Yunus, pihak pemerintahpun serius dalam hal pelaksanaan rekayasa lalulintas ini jangan sampai dilaksanakannya rekayasa ini menimbulkan kecemburuan sosial dimata masyarakat, jadi jika pelaksanaanya pilihkasih mustahil pelaksanaanya dapat berjalan sebagaimana diharapkan, tutupnya.[]TN-W007

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.