TamiangNews.com, BANDA ACEH -- Bergabungnya dua partai lokal terbesar di Aceh, Partai Aceh (PA) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA) dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) jilid II di DPRA, cukup mengejutkan.

Foto : Serambi
Tak ada yang menyangka, dua partai yang lahir dari rahim perdamaian Aceh dan sama-sama menaungi eks kombatan GAM ini bisa akur dan bersatu.

Padahal, sekian lama sejak Pilkada 2012 silam, PA dan PNA selalu bersaing dan tak jarang para simpatisan berseteru dalam kontestasi politik di Aceh, baik pilkada maupun pemilu serentak.

Bergabungnya PNA dalam barisan politik DPRA yang digagas PA, sontak membawa ingatan kepada pernyataan Ketua Umum PNA, Irwandi Yusuf beberapa waktu lalu, yang menginginkan terbentuknya koalisi bersama PA.

"Saya ingin membentuk koalisi dengan PA. Saya ingin partai lokal kuat," kata Irwandi seperti diberitakan Harian Serambi Indonesia edisi Rabu 11 Juli 2018 dengan judul berita "Mimpi Irwandi tentang Partai Lokal".

Saat itu Irwandi mengundang khusus Serambinews.com ke ruang kerjanya di Kantor Gubernur Aceh untuk menyampaikan itu.

Namun, belum sempat cita-cita itu diwujudkan, Irwandi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 3 Juli 2018.

Baca: Petinggi Mandiri Syariah Pusat Bersilaturahmi ke Kantor Serambi Indonesia, Ini Tujuannya

Baca: Masa Tugas TGPF Kasus Novel Baswedan Berakhir, Istana, Menko Polhukam, hingga Kapolri Bungkam

Pria yang hobi menerbangkan pesawat itu tersandung kasus rasuah Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 bersama bupati non-aktif Bener Meriah, Ahmadi.

Hingga kini, keduanya bertahan di balik jeruji untuk menjalankan hukuman.

Lantas, apa sebenarnya alasan PNA bergabung dalam satu koalisi dengan PA di DPRA.

Benarkah hal itu dilakukan pengurus PNA untuk mewujudkan cita-cita Irwandi sebelumnya?

Atau jangan-jangan PNA sebenarnya kecewa kepada Nova Iriansyah karena beberapa isu yang santer setelah Irwandi Yusuf tak lagi menjabat sebagai pucuk pimpinan di Pemerintah Aceh?

Baca: Pembangunan Rumah DP 0 Rupiah Sudah 97 Persen, Anies: Agustus Kami Tuntaskan Proses Akad

Baca: Residivis Ini Bunuh Pemuda 21 Tahun Karena Menolak Disodomi, Mayat Korban Dikubur di Belakang Rumah

Ketua Harian PNA, Samsul Bahri alias Tiyong yang diwawancarai Serambinews.com, Selasa (9/7/2019) kemarin, membantah tegas hal itu.

Lalu dia membenarkan, bahwa salah satu alasan PNA bergabung dengan PA dalam KAB jilid II adalah untuk mewudkan cita-cita ketua umum mereka, Irwandi Yusuf.

"Bukan, tidak ada kaitan soal itu (kecewa), tapi ini banyak alasan lainnya, salah satunya adalah ini keinginan Pak Irwandi Yusuf, ini keinginan beliau dan keinginan DPW PNA se-Aceh. Kami juga sudah menyampaikan ini ke beliau, beliau yang gagas ini dulunya, kami menindaklanjuti," kata Tiyong.

Dia mengatakan, kesepakatan bersama beberapa pimpinan parpol untuk membentuk KAB jilid II disambut positif oleh PNA.

Tiyong mengatakan, PNA sendiri merupakan salah satu anggota KAB yang ikut hadir dalam forum pembentukan koalisi tersebut.

"Saya hadir dalam pertermuan itu, termasuk Sekjen DPP PNA, Miswar Fuadi," katanya.

PNA berharap, KAB dapat membangun kesamaan visi dalam menyikapi berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi di Aceh.

KAB harus benar-benar jernih melihat persoalan yang berkembang dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam berbagai kebijakan politiknya.

"Lebih khusus kami berharap, KAB akan menjadi kekuatan politik yang solid berikhtiar dalam memperjuangkan revisi UUPA agar sesuai dengan butir-butir MoU Helsinki dan dapat direalisasikan secara keseluruhan," kata Tiyong.

Kehadiran KAB juga diharapkan menjadi mitra strategis sekaligus kritis bagi Pemerintah Aceh di DPRA.

KAB menurutnya, harus mengawal berbagai agenda Pemerintah Aceh secara ketat namun konstruktif.

"Berbagai program pembangunan yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh harus berbasis pada kebutuhan rakyat yang berlandaskan kepada visi dan misi Gubernur Aceh yang sudah dituangkan dalam RPJMA bukan keinginan para SKPA," ujarnya.

Dengan demikian, PNA meyakini kehadiran KAB di bawah pimpinan Mualem akan menjadi aktor utama dalam mengawal jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Aceh selama lima tahun ke depan.

"Dengan ikhtiar semua pihak yang bergabung dalam koalisi, berbagai harapan tersebut akan dapat terpenuhi. Semoga harapan agar Aceh bermartabat dan Aceh hebat akan terwujud dengan dukungan dan partisipasi aktif seluruh rakyat Aceh," demikian Tiyong. [] SERAMBI


Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.