TamiangNews.com, KARANG BARU -- Terkait gunjang ganjing dugaan mal Administrasi Pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten  Aceh Tamiang yang sempat viral beberapa waktu selesai dengan terbitnya keputusan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Jakarta, No B- 2526/KASN/6/2019 Tanggal 26 Juni 2019, Hal Jawaban Laporan Pengaduan yang disampaikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ADAS Institute Aceh Tamiang, Adriansyah, selaku pelapor, Sabtu (13/7).


Kepastian ini kami dapatkan seiring terbitnya surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam surat jawaban yang ditandatangani langsung Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sofian Effendi itu dijelaskan menindak lanjuti surat ADAS Institute Tanggal 11 Maret 2019 perihal Laporan Khusus.

Komisi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah melakukan Penelaahan Dokumen dan Klarifikasi Terhadap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019.

Berdasarkan klarifikasi tersebut, diperoleh informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Sekda dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekda Aceh dan Sekda Kabupaten/Kota di Aceh.

Dengan mempertimbangkan kekhususan untuk Propinsi Aceh, maka proses pengangkatan Sekda Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut sebagai bagian dari implementasi hukum yang bersifat “lex spesialis derogat legi generalis”.

Sebagaimana diketahui, terkait dugaan mal administrasi penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Tamiang yang dilaporkan oleh LSM ADAS Institute Aceh kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh beberapa waktu lalu yang juga disomasi oleh salah seorang warga Aceh Tamiang dan menjadi viral di media sosial serta media cetak dan online, pihak Ombudsman RI Perwakilan Aceh menyarankan agar permasalahan ini diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI di Jakarta.

Keterangan ini perlu kembali kami sampaikan kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab moril lembaga kami sekaligus sebagai kontrol sosial dimasyarakat dan pemerintahan.

  (Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ADAS Institute Aceh Tamiang Adriansyah)

Kami juga sangat berterimakasih dan memberikan apresiasi tinggi atas respon cepat dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh dibawah kepemimpinan Bapak Dr Taqwaddin Husin SH SE MS yang telah bekerja cepat memeriksa laporan kami tersebut sebagaimana mengacu pada UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tatacara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan dimana laporan tersebut bukan kewenangan Ombudsman sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat 1 huruf (e) UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Mudah mudahan apa yang kami laporkan terkait kasus legalitas Sekda Aceh Tamiang memberikan nilai positif bagi jalannya pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan terbuka transparan kepada publik, yang Ini merupakan tanggungjawab kita bersama sebagai warga masyarakat.

Selain itu surat jawaban dari Ketua KASN yang ditujukan kepada  LSM ADAS Institute ini juga disampaikan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gubernur Aceh, Kepala BK, Kepala Kantor Regional XIII Banda Aceh dan Bupati Aceh Tamiang. Sehingga legalitas dan keabsahan pengangkatan Sekda Aceh Tamiang menjadi jelas status hukumnya.

Terakhir kami dari LSM ADAS Institute menghimbau kepada seluruh Bupati/Walikota yang ada di Propinsi Aceh, tidak perlu ragu dan was was lagi dalam mengangkat Sekda. Tidak perlu ada Lelang Jabatan ataupun membentuk pansel dalam menetapkan Sekda di wilayah Kabupaten/Kota seluruh Aceh sesuai dengan balasan KASN kepada kami, bahwa dengan kekhususan untuk Propinsi Aceh, maka proses pengangkatan Sekda Kabupaten Aceh Tamiang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut sebagai bagian dari implementasi hukum yang bersifat “lex spesialis derogat legi generalis”.[]TN-W007

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.