"Dana Desa Sering Jadi Sasaran"

TamiangNews.com, PIDIE -- Honor para keuchik di seluruh gampong Kabupaten Pidie masih di bawah upah minimum provinsi (UMP) Rp 2.916.810 per bulan. Besaran honorarium untuk dari pemkab hanya Rp 1 juta per bulan yang telah ditetapkan di dalam qanun dan sesuai PP Nomor 11 Tahun 2019, tentang tunjangan aparatur gampong setara dengan aparatur sipil negara (ASN) golongan IIA.


Foto : Serambinews
Ketua Majelas Imum Mukim Pidie, Zamah Sari, Senin (15/4) mengatakan dana untuk upah jerih aparatur gampong dianggarkan di dalam dana APBK melalui APBG Rp 1 juta per bulan per keuchik, sekretaris desa Rp 500 ribu dan kepala kaur gampong Rp 200 ribu per bulan.

Dia menjelaskan, Pemkab belum menaikkan honorarium keuchik yang masih diplot sangat kecil, padahal sebagai tonggak pemerintah di gampong yang menggantikan bupati dalam menghadapi masyarakat setiap adanya persoalan.

Menurutnya, mengacu kepada PP Nomor 11 tahun 2019, tentang tunjangan aparatur gampong harus disesuai dengan ASN golongan IIA dan aturan itu paling lambat harus diberlakukan tahun 2020.

“Jadi, kita mau melihat sikap Pemkab Pidie terhadap PP tersebut, untuk menaikkan upah aparatur gampong. Kita sedih melihat nasib yang dirasakan keuchik dengan aktivitas kerja dan tanggungjawab dalam menjalankan tugas sangat berat,” ujarnya. Dia mengatakan upah itu tidak sesuai dengan tanggunjawab mengelola dana gampong yang hampir mencapai Rp 1 miliar.

Zamah menjelaskan akibat upah keuchik rendah, menyebabkan terjadinya kebocoran anggaran dana desa, yang tanpa sengaja terambil untuk pengeluaran yang tidak terduga. Dikatakan, kejadian itu tentunya akan menyeret keuchik bersama perangkatnya ke ranah hukum.

“Jika masalah ini dibiarkan, maka dikhawatirkan akan banyak kepala desa tersangkut masalah hukum, sehingga berdampak kepada roda pemerintahan desa tidak berjalan,” kata mantan Keuchik Labui, Kecamatan Pidie ini. Dia meminta Pemkab Pidie untuk memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan keuchik dan aparaturnya.

“Jika hak dan kesejahteraan mereka terpenuhi, baru meminta tanggungjawab dalam menjalankan tugas yang merupakan kewajiban aparatur gampong,” pungkasnya.

Sedangkan Anggota DPRK Pidie, Isa Alima menjelaskan pemkab sudah saatnya menggantikan kendaraan operasional keuchik yang telah berumur 12 tahun lebih dengan yang baru. “Keuchik mengeluhkan terhadap kendaraan dinas yang telah tua,” jelasnya.

Wakil Bupati Pidie, Fadlullah TM Daud ST, yang dihubungi Serambi, Senin (15/4) menjelaskan pihaknya komit terhadap upah jerih aparatur gampong untuk disesuaikan dengan PP Nomor 11 Tahun 2019, tentang tunjangan aparatur gampong setara dengan ASN golongan II A. Namun, karena aturan itu terlambat, karena pembahasan APBK 2019 telah selesai disahkan sehingga Pemkab tidak bisa menganggarkan lagi.

“Jadi Pemkab akan menganggarkan pada tahun 2020 untuk menaikkan upah jerih aparatur gampong sesuai amanah PP tersebut. Kita tetap menjalankan sesuai aturan yang berlaku,” tegas orang nomor dua di Pidie itu. [] SERAMBINEWS



Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.