TamiangNews.com, KARANG BARU -- Saat ini kondisi Keuangan PTP Nusantara I Aceh sedang berada dititik nadir, banyak kalangan mempertanyakan fungsi Pengawasan Komisaris di BUMN ini, mengingat Krisis Keuangan ini sudah berlangsung puluhan tahun bahkan upaya untuk melakukan penyehatan beberapa waktu lalu juga sudah pernah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Perkebunan Nusantara III ( Persero) sebagai Holding ke PTP Nusantara l untuk menyehatkan 3 PKS yang berkisar dana +/- Rp.56 Milyar semasa Dirut Uri Mulyari (3 tahun menjabat) bahkan Holding sempat meluncurkan semboyan “ Jujur, Tulus, Iklas (JTI) untuk menguatkan GCG ternyata tidak menjamin Perusahaan Plat Merah itu bangkit dari keterpurukan.


Penelusuran media ini sejak Senin lalu (04/03) dari beberapa sumber menyebut bahwa kondisi ini telah terjadi sejak 10 tahun yang lalu. Penyebab utamanya tidak lain yaitu Produksi buah yang ada di lahan milik perusahaan tidak produktif, namun era dulu juga ada Casflow PTP Nusantara I sulit tapi telat gaji hanya 1 dan 2 bulan itupun bersamaan dengan waktu bayar jubilaris.

Demikian juga dengan Tunjangan Hari Tua (THR) tidak terlalu lama dibayar, tapi era Dirut Uri Mulyari akhir akhir ini sudah 7 bulan terakhir Gaji Karyawan telat terus sampai 28 hari dari jadwal padahal produksi yang keluar dari PKS dalam Lingkungan PTPN I untuk bayar gaji seharusnya bisa tepat waktu, namun ada dugaan digunakan untuk lain keperluan lain duhulu.

Seperti yang terjadi di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Tanjung Seumantoh yang notabennya Pabrik terbaik yang dimilik Perusahaan ini. Dimana pabrik yang dapat beroperasi selama 20 jam/hari dengan kapasitas olah 1.000 ton produksi, ternyata tidak seutuhnya mengolah TBS Kebun Unit. Disebut-sebut kebun milik perusahaan itu hanya mampu menghasilkan 500-600 ton TBS perhari dengan kadar minyak (Randemen) 21 %. 

Untuk mencukupi kapasitas olah 1.000 ton produksi, perusahaan harus membeli TBS dari pihak ketiga sebanyak 400-500 ton perhari dengan kadar minyak (Randemen) 19 % sesuai Rencana Kerja Operasional (RKO) tahunan PTP Nusantara 1 Aceh. 

Namun pembelian TBS pihak ketiga itu menuai pro dan kontra, disatu sisi PKS ikut andil membantu masyarakat dengan membeli buah mereka, namun disisi lain TBS yang dibeli tidak memenuhi standar Randemen yang telah ditetapkan. Fakta dilapangan TBS yang dibeli dari pihak ketiga hanya memiliki Randemen 15 % saja, ada isue dari pembeli TBS mereka dipotong 5% alasan untuk cadangan.

Pihak PKS tetap memaksakan diri untuk membeli TBS pihak ketiga dengan dalih untuk mencukupi kapasitas olah. Parahnya lagi, PKS tetap melaporkan ke jajaran Direksi bahwa buah pihak ketiga yang dibeli memiliki Randemen 19 %. Muncul pertanyaan bagaimana cara PKS untuk menyulap Randemen itu sesuai dengan RKO tahunan? 

Hal itu dijawab oleh Asisten Personalia Umum (APU) PKS Tanjung Seumantoh, Dahri, yang ditemui media ini beberapa waktu lalu. Menurutnya keadaan itu benar terjadi di PKS Tanjung Seumantoh, namun hal itu memang harus dilakukan untuk mencukupi Kapasitas Olah Produksi. 

Untuk menutupi kekurangan Randemen dari buah pihak ketiga, Dahri menyebut itu akan ditutupi dari TBS Kebun Unit PTPN I yang saat ini memiliki Randemen rata-rata 23%. Artinya kelebihan randemen yang dimiliki TBS Perusahaan akan menutupi kekurangan Randemen TBS milik pihak ketiga.

Jika itu tidak dilakukan maka RKO tahunan tidak akan tercapai dan kondisi keuangan perusahaan akan lebih anjlok lagi. "Ya terkesan seperti Gali Lobang tutup lobang, "ijika tidak dilakukan ya tidak ada produksi, dan itu berpengaruh besar kepada kondisi pendapatan," ungkap Dahri. 

Ketika ditanya berapa Randemen pihak ketiga yang dilaporkan ke Direksi, Dahri menyebut laporan sesuai RKO dan itu merupakan perintah, meski terkesan dipaksakan hal itu harus dilakukan demi menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

Namun PKS tetap memaksakan diri untuk membeli dengan dalih untuk mencukupi kapasitas produksi. Parahnya lagi, PKS tetap melaporkan ke jajaran Direksi bahwa buah pihak ketiga yang dibeli memiliki Randemen 19 %. Muncul pertanyaan bagaimana cara PKS untuk menyulap randemen itu sesuai dengan RKO tahunan? 

Hal itu dijawab oleh Asisten Personalia Umum (APU) PKS Tanjung Seumantoh, Dahri, yang ditemui media ini beberapa waktu lalu. Menurutnya keadaan itu benar terjadi di PKS Tanjung Seumantoh, namun hal itu memang harus dilakukan untuk mencukupi kapasitas olah produksi. 

Untuk menutupi kekurangan Randemen dari TBS pihak ketiga, Dahri menyebut itu akan ditutupi dari TBS milik Kebun perusahaan yang saat ini memiliki Randemen rata-rata 23%. Artinya kelebihan randemen yang dimiliki TBS Kebun Unit PTPN I akan menutupi kekurangan Randemen TBS milik pihak ketiga.

Jika itu tidak dilakukan maka RKO tahunan tidak akan tercapai dan kondisi keuangan perusahaan akan lebih anjlok lagi. "Ya terkesan seperti Gali Lobang tutup lobang, jika tidak dilakukan ya tidak ada produksi, dan itu berpengaruh besar kepada kondisi pendapatan," ungkap Dahri. 

Ketika ditanya berapa Randemen pihak ketiga yang dilaporkan ke Direksi, Dahri menyebut laporan sesuai RKO dan itu merupakan perintah, meski terkesan dipaksakan hal itu harus dilakukan demi menjaga stabilitas keuangan perusahaan. 

Persoalan yang terjadi di Perusahaan Plat Merah ini kiranya perlu dipertanyakan juga sejauh mana Pengawasan dari Komisaris PTP Nusantara I, hendaknya pihak terkait dapat segera menyikapi persoalan persoalan yang jelas jelas telah merugikan Rakyat. [] TN-W007

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.