TamiangNews.com, KARANG BARU -- Salah seorang oknum anggota sekretariat Panitia Pemilihan Suara (PPS) Desa Tupah berinisial MI diduga melanggar aturan dan kode etik sebagai penyelenggara Pemilu. 


Foto : Ilustrasi
MI diduga mengarahkan massa untuk hadir pada pertemuan salah satu Caleg dari Partai Nasional daerah pemilihan satu melalui Group WhatsApp yang bernama Group Remis Tupah, Sabtu (16/02). 

Dalam arahannya, MI (anggota sekretariat PPS Desa Tupah) meminta agar seluruh anggota didalam Group yang terdiri dari 88 anggota, termasuk PPK (Panitia Pengawas Kampung) Desa Tupah tersebut wajib hadir menghadiri kampanye salah satu caleg dari Partai Nasional daerah pemilihan satu yang akan diadakan pada Sabtu 16/02/2019 malam, pukul 19:30. 

Tidak hanya itu, MI juga meminta kepada seluruh anggota didalam Group tersebut untuk berkumpul pada Sabtu pukul 14:00 sebelum kegiatan, guna gotong royong mendirikan tenda/teratak untuk pertemuan salah satu Caleg dari Partai Nasional daerah pemilihan satu itu. 

Suriandi, Ketua PPS Desa Tupah, ketika dikonfirmasi media ini via telepon seluler terkait anggotanya diduga telah melakukan pelanggaran kode etik mengatakan akan menindak lanjuti dugaan tersebut, "iya bang nanti Andi akan tindak lanjuti, sekarang Andi sedang di jalan bang," katanya sembari menutup telpon.  

Kemudian media ini pun menghubungi Pengawas Pemilihan Kampung (PPK) Desa Tupah, Priati, untuk menanyakan terkait salah satu anggota sekretariat PPS Desa Tupah yang mengarahkan anggota di dalam Group Remis Tupah untuk menghadiri kampanye salah satu calon legeslatif dari Partai Nasional daerah pemilihan satu yang diadakan di sebelah usaha batu bata milik istri almarhum Lihun, secara aturan, apakah itu tidak termasuk pelanggaran dalam pemilu kak yang dilakukan oleh salah satu anggota sekretariat PPS desa tupah..?
Priati hanya menjawab, "Td kk teruskan ke panwascam.tggu balasan nya fit". 

Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karang Baru, Rudian Bahtiar  ketika dikonfirmasi via telepon mengatakan, "terkait pelanggaran tersebut, Bawaslu yang berhak memberikan jawabannya, langsung aja konfirmasi ke Bawaslu Kabupaten zol," kata Rudi. 

Selanjutnya, Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang, Imran SE saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp mengungkapkan, "secara aturan sekretariat penyelenggara Pemilihan Umum tidak dibolehkan terlibat dalam dukungan atau pengerahan massa dalam kegiatan kampanye," ungkapnya. 

Jika itu dilakukan, maka PPS tersebut melanggar kode etik dalam penyelenggara pemilihan umum, dan bisa dilaporkan ke kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang dengan melengkapi alat bukti formil dan materil , tegas ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang.  

Ia juga menjelaskan, selain penyelenggara pemilu, perangkat desa juga tidak boleh terlibat dan mendukung salah satu caleg, apalagi secara terang-terangan. Karena itu melanggar UU Desa Nomor 6 tahun 2014, karena dalam UU tersebut perangkat desa juga telah dilarang terlibat dalam kampanye, sangsinya mulai teguran administrasi sampai ke pemberhentian, ujarnya.  

Disamping melanggar UU Desa dia juga melanggar UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dalam Pasal 490 UU 7 tahun 2017, yang berbunyi: "Dalam undang-undang no 7 tahun 2017 Pasal 490 Setiap kepala desa atau sebutan  lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau  melakukan tindakan yang menguntungkan atau  merugikan salah  satu  Peserta Pemilu dalam masa  Kampanye, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 1 (satu)  tahun dan denda paling banyak  12 juta rupiah", jelasnya lagi. 

Sementara dalam pasal 494 tindak pidana pemilu menjelaskan bahwas Setiap aparatur  sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,   kepala desa, perangkat desa, dan I atau  anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana    dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan  paling lama 1 (satu)  tahun   dan  denda paling banyak 12 juta rupiah, jelasnya lagi secara rinci. 

Ketika ditanya, kategori perangkat desa, siapa-siapa saja pak yang dimaksud..? 
Imran menjelaskan, "Kepala desa, perangkat desa, rukun tetangga, rukun warga, serta anggota badan permusyawaratan desa," papar Imran. 

Di akhir penjelasannya, Imran menambahkan jika masyarakat mengetahui Kelalaian PPK dalam menjankan tugasnya di Desa sebagai pengawas, segera laporkan ke Panwaslu Kecamatan. 

"Kalau pak Zul tahu tentang hal itu dan PPK desa mana? yang tidak menjalankan tugas dengan baik silakan bapak buat laporan ke Panwaslu Kecamatan dan Kabupaten?  begitu pak, nanti dia akan dipanggil dan diklarifikasi dan jika terbukti mengabaikan tugas maka akan diambil tindakan pak," tandasnya.

Sementara yang bersangkutan MI yang dikonfirmasi TamiangNews.com melalui Whatshapp perihal dugaan mengarahkan massa untuk hadir pada pertemuan salah satu Caleg dari Partai Nasional daerah pemilihan satu melalui Group WhatsApp yang bernama Group Remis Tupah, Sabtu (16/02) tidak membantahnya dan hanya menjawab singkat, "Iya bg igbl ngrt tp ini di sru bapak bg Mau gak mau iqbl Ikui bg". [] TN-W016 (Zulfitra)

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.