TamiangNews.com, KARANG BARU -- Kecewa dan marah itu yang terlihat diwajah warga atas sikap Datok Penghulu yang acap kali diduga bermain sendiri (one man show) terhadap pengelolaan Dana Desa, puncak kekecewaan warga itu ketika dilaksanakannya kegiatan Pengadaan Pipanisasi tahun anggaran 2017 yang diduga belum selesai hingga memasuki bulan kedua tahun 2019 ini di Kampung Aras Sembilan Kecamatan Bandar Pusaka Aceh Tamiang.



Hal itu dikatakan oleh warga masyarakat Kampung Aras Sembilan diwakili oleh Syarifuddin yang akrab disapa Wak Buyung merupakan sesepuh masyarakat, Selasa (12/2) kepada awak media meminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang agar masalah ini dapat diselidiki, sebab kami menduga pengadaan ini terindikasi korupsi dan terkesan asal jadi, dan kami menduga juga tidak sesuai dengan RAB, apalagi Datok Sofyan tidak transparan, rapat juga tidak pernah dilakukan oleh Datok, kami berharap kepada Pemkab terkait pengadaan tersebut agar dapat dilakukan investigasi agar masalah ini cepat terselesaikan, ujar wak Buyong.

"Kami tidak menyangka Datok Penghulu seperti itu sekarang, sangat jauh berbeda sebelum dirinya menjabat datok, kecewa serta dongkol kami dibuat oleh Datok Sofyan dalam mengelola DD," papar Wak Buyung.



Masalahnya, ungkap Wak Buyung yang dibenarkan oleh sejumlah warga yang ada ditempat itu, bahwa kegiatan Pipanisasi Kampung yang sudah dianggarkan sejak tahun 2017, hingga kini masih terkatung-katung pelaksanaannya.

Program Pipanisasi yang menelan anggaran hampir Rp.400.000.000, ini terancam gagal mengalirkan air ke rumah-rumah warga, padahal program ini sudah direncanakan sejak awal adanya dana desa yakni tahun 2015 lalu yang baru terealisasi tahun 2017 lalu, tapi pelaksanaannya baru dimulai tahun 2018, ironisnya hingga bulan kedua tahun 2019 ini warga juga belum menikmati hasil dari kegiatan itu padahal anggarannya sudah 100% ditarik, ungkap Buyung lagi.

Hal senada juga disampaikan Sayuti salah seorang tokoh pemuda yang juga ketua BUMK Kampung Aras Sembilan kepada awak media mengatakan, hampir semua warga disini kecewa dengan kebijakan Datok Penghulu terhadap pengelolaan DD.

Untuk tahun 2019 ini saja ada sembilan kegiatan fisik menggunakan DD, semuanya dikerjakan oleh kroni Datok Penghulu, kami hanya sebagai penonton, tidak pernah dimusyawarahkan terkait adanya kegiatan di kampung, bagi kami itu tidak masalah asal kegiatan itu dapat dirasakan manfaatnya oleh warga, tapi itupun tidak, jangankan manfaat malah kami merasa dirugikan dengan kegiatan itu, tanpa ada pemberitahuan tiba tiba ada orang datang menggali tanah untuk ditanami pipa air, sebut Sayuti.

Sementara itu Datok Pengulu Sofyan yang coba dikonfirmasi awak media terkait laporan warga kerumahnya tidak berhasil Datok sedang keluar daerah antar pengantin ke Lhokseumawe, tidak hanya sampai disitu awak media coba menghubunginya via telpon selularnya aktif tapi tidak diangkat, dihubungi via Whatsapp diterima namun tidak dibalas.

Sementara Camat Bandar Pusaka M. Hans yang ditanya TamiangNews mengatakan bahwa Mesin untuk pengadaan pipanisasi sebenarnya itu harus baru tidak boleh bekas punya, untuk membuktikan mesin pompa itu benar atau tidak barang bekas kita belum lakukan evaluasi, menurut saya intinya Kampung Aras Sembilan ini nyaman, dengan adanya kegiatan ini air yang dibutuhkan oleh warga naik dapat dirasakan oleh mereka, dengan catatan pengadaannya harus sesuai dengan RAB, kalau tidak sesuai spek ya datoknya harus mengembalikan uang negara, ujarnya.

Ia juga menambahkan, kami juga sudah turun kelapangan bersama anggota saya agar dapat dengan segera masalah ini bisa diselesaikan, masyarakat juga sudah menjumpai saya melaporkan hal ini, boleh barang itu dibeli dengan harga murah hanya saja harus sesuai dengan progresnya, capaiannya juga mana, ketika barang itu dibeli dengan harga murah ya harus dikembalikan sisanya.

"Intinya barang tersebut harus dari pabrik dan air naik, itu permintaan masyarakat." Saya juga berharap masyarakat dapat bersama karena konsep dana desa ini sifatnya gotong royong serta peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas, dan masalah ini harus selesai kalau tidak selesai kembalikan uang negara saja, kan mudah, kata M. Hans. [] TN-W007

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.