TamiangNews.com, LANGSA -- Walikota Langsa melakukan peninjauan ke sejumlah proyek di Kota Langsa yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018, Senin (19/11).



Dalam peninjauan tersebut, Walikota Langsa yang didampingi Plt Kepala Bappeda Langsa, Muhammad Darpian, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdakot Langsa, Muharram, ST, Kabid Bina Marga pada Dinas PUPR setempat, Mauulizar, ST, dan Kasubag Publikasi dan Media pada Humas Pemko Langsa, Muzammil, S.STP, MSP sempat berang, karena hampir di semua proyek yang sedang dikerjakan tidak ada Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), rekanan serta pengawas.

Seperti, saat meninjau proyek pembangunan pengembangan destinasi pariwisata mangrove Kuala Langsa yang bersumber dari Otsus kabupaten/kota, dengan nilai kontrak Rp 5.767.140.000.

“Coba lihat ini, saat kita mengecek ke lokasi, tidak ada satupun pihak terkait. Jika kita melihat pekerjaannya maka tidak akan selesai tepat waktu dan seharusnya, proyek ini bisa dinikmati pada tahun 2019,” katanya.

Padahal, sambungnya, proyek ini menjadi skala prioritas bagi Pemko Langsa. Tapi, dengan kondisi seperti ini sama halnya pemerintah Aceh menghambat pembangunan di Kota Langsa.

Kemudian, Usman Abdullah melanjutkan sidak ke lokasi pembangunan Runway Air Strip di Kawasan Industri Kota Langsa yang bersumber dari Otsus Aceh, dengan nilai kontrak Rp 8.536.000.000.

Tak lama kemudian, Walikota dan rombongan menuju ke Dinas Pendidikan untuk meninjau proyek pembangunan gedung serba guna/aula yang bersumber dari Otsus kabupaten/kota, dengan nilai kontrak Rp.1.349.000.000.

Sesampainya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Walikota didampingi Kabid Pembinaan SD, Dra. Suhartini, M.Pd, melihat-lihat kondisi pembangunan gedung serba guna tersebut. “Saya prihatin dengan kondisi bangunan ini, dan lagi di lokasi proyek ini tidak ada satupun pihak-pihak terkait yang bisa untuk kita tanya, terkait pekerjaan proyek ini,” sebutnya.

Selanjutnya, Walikota Langsa menuju ke lokasi pembangunan saluran Lueng Raja di Jalan TM Bahrum, yang dananya bersumber dari APBA tahun 2018, dengan nilai kontrak sekitar Rp 4,3 miliar.

Tak lama kemudian, Walikota menuju Puskesmas Langsa Barat. Dilokasi itu, Toke Suum meninjau proyek pembangunan gudang farmasi dan gudang Puskesmas Langsa Barat serta pembangunan ruang laundry dan dapur, yang bersumber dari DOKA tahun 2018, dengan nilai kontrak Rp 460.820.000.

Pada kesempatan itu, Walikota mendapat keluhan dari rekanan, bahwa keterlambatan pekerjaan tersebut disebabkan Dinas Kesehatan Aceh lambat menetapkan lokasi. “Setelah kontrak diteken, dinas terkait belum menentukan lokasi,” sebut pihak rekanan.

Menanggapi hal tersebut, Walikota meminta kepada pihak rekanan untuk terus memacu pekerjaannya, sehingga bisa siap pada waktunya.

Setelah itu, Walikota meninjau proyek pembangunan Pustu Timbang Langsa, yang dananya bersumber dari DOKA Tahun 2018, dengan nilai kontrak Rp 1.373.370.000.

Lalu, rombongan melanjutkan ke Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota Langsa untuk meninjau proyek pembangunan pengembangan destinasi pariwisata hutan wisata Kota Langsa, yang bersumber dari DOKA tahun 2018, dengan nilai kontrak sekitar Rp 6 miliar.

Sementara itu, Ketua Persada Satu Ibnu Hajar mengatakan akibat salah dalam produk Qanun, sejumlah Proyek DOKA di Langsa Tak Selesai Tepat Waktu.

"Sungguh memalukan dan merugikan rakyat Aceh,  akibat Produk Qanun tentang dana otsus diberlakukan, semua Dana otsus dikelola Provinsi, ini kecolongan yang luar biasa, akibat nafsu serakah segelintir orang, merugikan rakyat se Provinsi, sampai kapan kebodohan ini dipertontonkan" tutur Ketua Persada Satu Ibnu Hajar.

Ibnu Hajar nenambahkan bahwa sebelum tahun 2018, anggaran dana otsus dikelola oleh Provinsi dan juga dibagi-bagi untuk dikelola segenap Kabupaten/Kota seluruh Aceh, setelah dilahirkan Qanun terkait Pengelolaan dana otsus ini dilahirkan dimasa pemerintah Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, semua proyek dana otsus dikelola provinsi, dan di luar perhitungan.

Di saat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf nekat mempergubkan APBA yang tidak mau bargaining dengan kepentingan DPRA dan Irwandi Yusuf naas terjerat kasus  hukum,  maka molorlah penyerapan anggaran yang bakal menjadi Silpa ini semua akibat rencana nafsu serakah Oknum Penguasaha, rakyat yang dirugikan dan yang sangat melukai hati rakyat adalah Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak adil dalam memberi pelayanan hukum, khususnya untuk Kota Langsa, KPK harus melakukan tindakan khusus, data dugaan mega korupsi ada pada kami, ungkap Ibnu Hajar. [] TN-W007

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.