TamiangNews.com, LHOKSUKON -- Puluhan perwakilan keuchik yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Aceh Utara mengadu ke DPRK setempat, menyusul belum dibayarnya sisa Alokasi Dana Gampong (ADG) 2017 senilai Rp 17 miliar.

Foto : Serambinews
Sementara pada sisi lain, sebahagian keuchik sudah membayar dana untuk kegiatan majelis taklim, dan kepemudaan. Padahal, anggaran buat kegiatan tersebut belum diserahkan oleh Pemkab.

Terungkapnya masalah itu saat sejumlah keuchik mengadu kepada anggota dewan di Gedung DPRK Aceh Utara, pada Jumat (2/11) petang. Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRK, Zubir dan H Abdul Mutaleb MAP, anggota dewan Misbahul Munir, Anzir SH, dan Bachtiar. Sementara dari Pemkab dihadiri Asisten I Dayan Albar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Utara, M Nasir.

“Kita meminta Pemkab agar segera mencairkan sisa ADG tahun 2017. Dana itu meliputi operasional keuchik, dana kepemudaan, dan majelis taklim. Kita berharap supaya dewan turun tangan mengatasi persoalan ini,” ungkap Ketua Apdesi Aceh Utara, Abu Bakar dalam pertemuan tersebut.

Sekretaris Apdesi, H Asnawi Ali kepada Serambi kemarin mengakui, berdasarkan perhitungan Pemkab bahwa jumlah ADG sisa pada tahun 2017 mencapai Rp 17 miliar lebih. Di mana dana itu bersumber dari APBK Aceh Utara, dan bagi hasil pajak Pemerintah Pusat dengan daerah.

Ia menyebutkan, jumlah ADG tersisa yang belum dibayar untuk tiap desa bervariasi. “Semua desa di Aceh Utara belum menerima ADG 2017 seutuhnya. Perdesa berkisar antara Rp 185 juta sampai Rp 25 juta. Sementara dana yang bersumber dari bagi hasil pajak Pusat dan daerah antara Rp juta hingga Rp 6 juta,” katanya.

Karena itulah, Asnawi menegaskan, para keuchik berharap agar dana sisa tersebut, dapat segera dibayarkan sebelum berakhir 2018. Jika ini tidak dilunasi oleh Pemkab, ke depan dana untuk majelis taklim dan kepemudaan kemungkinan tak akan lagi. Bahkan, kemungkinan tidak ada lagi dua kegiatan itu di desa.

“Padahal, sebagaimana kita ketahui, visi misi dari bupati Aceh Utara salah satunya adalah mengatasi doe (kebodohan). Dengan demikian, program ini bisa terhambat nantinya,” pungkas Asnawi Ali.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Utara, M Nasir MSi kepada Serambi kemarin menyebutkan, Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) sedang mengkaji aturan, apakah tanpa adanya APBK Perubahan 2018 dana tersebut dapat dibayarkan atau tidak. Karena, sesuai dengan surat edaran Gubernur Aceh mulai awal Oktober lalu tidak menerima lagi rancangan APBK Perubahan.

“Jika secara aturan dibenarkan, ADG sisa 2017 tersebut akan dibayarkan pada akhir 2018. Sebaliknya, jika memang tak bisa dibayar secara aturan, tentunya akan dibayar pada 2019 mendatang,” ungkap M Nasir.

Karena itulah, dia menyebutkan, belum bisa memutuskan apakah dapat dibayarkan dalam tahun ini atau tidak. Hal ini masih dalam pembahasan pihaknya. [] SERAMBINEWS




Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.