TamiangNews.com, TUALANG CUT -- Pertanyaan seperti judul diatas kerap dilontarkan oleh sejumlah masyarakat di desa yang mendapatkan guliran dana desa oleh Pemerintah Pusat, hal itu wajar saja jika tidak dilakukan Musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat.



Seperti yang terjadi di Kampung Benteng Anyer, Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Puluhan warga, nyaris saja terjadi baku hantam pada Senin (19/11) siang yang ditenggarai dari proyek Pembagunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Gudang BUMK dengan metode pekerjaan  Padat Karya Tunai (PKT).

Pasalnya masyarakat sekitar komplen lantaran dianggap tidak dilibatkan dalam proses pekerjaan fisik gedung itu. 



Menurut warga hendaknya Kampung mampu memberikan upah kerja sesuai dengan Juknis pengunaan dana desa yang berlaku. 

"Dalam juknis diamanahkan, untuk Hari Orang Kerja (HOK) minimal 30 persen dari Pagu Anggaran Pembangunan Fisik," tutur salah seorang masyarakat sekitar yang menolak tawaran upahnya Rp.70 ribu perhari. Harga yang ditawarkan Kampung kepada masyarakat menjadi tanda tanya bagi warga. 

"Kalau Rp.70 per orang/hari, dari mana rumusnya, berlaku hari orang kerja dan berapa orang yang kerja," cetusnya diiringi protes. 



Sementara Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Gampong Hamdani tersebut kepada awak media yang berada dilokasi menyebut, pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan sesuai gambar dan juknis kerja.

Masyarakat sudah diajak kerja tapi mereka tidak mau kalau upahnya Rp.70 ribu, sementara dalam RAB upah kerja memang sebesar itu, karena masyarakat tidak mau kerja, mengingat waktu sudah mendesak oleh Datok pekerjaan pembangunan itu diserahkan kepada Kaur Pemerintah Marudin selaku pihak ketiga (Pemborong).

Sementara itu Sekretaris Kampung Basri dilokasi kegiatan yang ditanya awak media mengakui pekerjaan itu sudah sesuai Juknis ADD Tahun 2018, Setelah pembelian barang baru dipotong 30% untuk HOK jawabnya tenang. 

Pagu anggaran pekerjaan tersebut sebesar Rp 224.631.400 dari anggaran itu setelah pembelian barang dan jasa kita potong 30% untuk upah kerja, itu sudah sesuai arahan dari Pendamping Desa jawabnya. 

Datok Penghulu Kampung Benteng Anyer Zulkifku AR yang dikonfirmasi TamiangNews melalui telepon selularnya mengatakan bahwa pekerjaan itu tidak sama dengan pekerjaan pembuatan jalan yang sudah selesai dilakukan, karena jika dikerjakan secara gotong royong kita khawatirkan bagunannya tidak sempurna akan miring karena harus ada kepala tukang. 

Persoalan berapa besaran HOK masing masing pekerja sudah ada anggarannya sesuai RAB, misalnya untuk Tukang Rp.80.000. Kepala Tukang Rp. 85.000, dan Mandor Rp.95.000, dengan waktu pekerjaan selama 90 hari jawab Datok Zul.

Masalah tudingan warga tidak sda dilakukan rapat bohong karena itu sudah di lakukan musyawarah baik dari dusun dilanjutkan ke musrembangdes untuk membicarakan skala prioritas apa yang harus dikerjakan hal hal yang mendesak jelas Datok Penghulu Zulkifli AR berkilah. [] TN-007

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.