TamiangNews.com, BANDA ACEH -- Melalui peraturan Gubernur Aceh Nomor 86 tahun tertanggal 9 Agustus 2018 pemerintah Aceh dibawah naungan Dinas Pendidikan Aceh kembali menetapkan sejumlah ketentuan terkait Status Guru Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) tingkat Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di lingkungan pemerintah Aceh.


Foto : Ilustrasi
Sejak akhir tahun 2016 Tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan di lingkungan Tingkat Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa dialihkan pengelolaannya ke provinsi sesuai Undang-Undang nomor 23 tahun 2014.

Sejumlah kebijakan diterapkan dalam rangka pengelolaan ini. Salah satu nya pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dimaksudkan sebagai proses evaluasi kwalitas tenaga pendidik. Proses UKG telah dimulai sejak akhir tahun 2017 dan tahap kedua pada awal 2018.

Melalui peraturan Gubernur nomor 86 tahun 2018 pemerintah provinsi dengan peraturan gubernur menetapkan sejumlah ketentuan lanjutan dari ketentuan sebelumnya terkait pembayaran honor tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non PNS ini sebagai tahap kelanjutan dari status non PNS.

Adapun ketentuan tambahan yang dimaksud adalah pada pasal 12 (kontrak kerja Individu), terkait status kontrak kerja terdapat 5 poin yang menjawab status kontrak pegawai Non PNS ini : 

1. Kontrak kerja induvidu dibuat secara tertulis antara pegawai kontrak (yang bersangkutan) dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh dalam waktu tertentu yang berisi syarat kerja,hak dan kewajiban serta sanksi
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh dapat memberikan kewenangan pada kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh untuk menandatangani kontrak kerja individu ini.
3. Pengusulan kontrak dilakukan oleh yang bersangkutan diketahui oleh kepala sekolab dan pengawas selanjutnya ditandatangani oleh kepala Dinas Pendidikan Aceh
4. Kontrak kerja individu ini mulai diberlakukan pada semester genap tahun 2018/2019 dan dilakukan evaluasi tiap periode tertentu
5. Perpanjangan kontrak kerja didasarkan pada hasil evaluasi Kepala Sekolah, Pengawas sekolah dan Analisis kebutuhan Satuan Pendidikan.

Dalam surat edaran tersebut juga diulang jumlah pembayaran pegawai Non PNS yang tidak berbeda dari peraturan sebelumnya (Pasal 10 Bagian 3 Tentang Besaran Honorarium). 

Namun sejumlah ketentuan yang masih simpang siur sebelumnya terkait ketentuan harusnya linier antara status pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampu dipertegas pada pasal 10 (Besaran Honorarium) ayat 4 ( Ketentuan kriteria yang harus dipenuhi). Disebutkan bahwa kriteria yang dimaksud adalah :

1. Pendidikan minimal S1/D-IV
2. Mata pelajaran yang diajarkan linier
3. Maksimal mengajar 24 jam
4. Untuk satuan pendidikan yang memiliki jam mata pelajaran tertentu kurang dari atau sama dengan 24 jam hanya boleh diajarkan oleh satu orang guru Non PNS yang linier dengan mata pelajaran yang dimaksud
5. Jika mata pelajaran lebih dari 24 jam atau kelipatan 24 jam berikutnya boleh diajarkan oleh 2 orang atau lebih setelah dipenuhinya 24 jam untuk satu orang guru.
6. Jika pada satuan pendidikan terdapat lebih dari satu orang guru pada mata pelajaran tertentu sedangkan yang dibutuhkan hanya satu orang maka dipilih guru dengan grade UKG tertinggi. Jika grade UKG-nya sama maka dipilih yang memiliki masa kerja lebih lama.
7. Untuk Honorarium guru Non PNS semester Genap tahun pelajaran 2017/2018 dibayarkan sesuai dengan jumlah tatap muka. [] TN-W014 (Winda)

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.