TamiangNews.com, BANDA ACEH - Hari Tani jatuh pada tanggal 24 September 2018. Latar belakang pemilihan angka 24 ialah karena pada 24 September 1960 telah disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, lalu lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. 


Menurut ahli pertanian, penerapan UUPA secara total menjadikan petani berdaulat dan berdikari sehingga berimplikasi pada pertanian itu pula. Memperingati Hari Tani sejatinya menyadarkan kita bahwa masih banyak hak yang harus dibenahi bersama menuju pertanian Indonesia yang berdaulat.

Hampir empat tahun, Indonesia dipimpin oleh dua anak bangsa yang meng-hibah-kan dirinya agar kehidupan Indonesia lebih adil dan makmur. Berbagai program dijanjikan dalam bentuk NawaCita/9 agenda prioritas. Salah satu komitmennya adalah melaksanakan reforma agraria yang menjadi salah satu agenda utama Nawacita. 

Harapan yang diberikan kepada masyarakat melalui reforma agraria ini ialah terjadinya peningkatan produktivitas rakyat mengatasi kesenjangan kepemilikan lahan serta bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan pangan.

Namun faktanya saja saat ini Indonesia masih membutuhkan uluran tangan dari Negara lain seperti Vietnam dan Thailand dalam memenuhi kebutuhan beras dalam negeri sebesar 2 juta ton. Ditambah lagi dengan permasalahan lainnya seperti impor daging, perhutanan sosial, hingga IUU Fishing, maka dengan ini pemerintah dinilai gagal dalam menciptakan kedaulatan pangan mensejahterakan para petaninya.

“Indonesia merupakan negara agraris dan hal itu sering berulang-ulang kali kita dapati dalam bahan bacaan manapun namun miris saat ini pemerintah belum bisa mengelola SDM dan SDA dibidang agraria sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan pangan” Ujar Muhammad Yasir selaku ketua BEM Unsyiah.

Oleh karena itu BEM UNSYIAH menyatakan sikap bahwa :
1. Mendesak pemerintah untuk menuntaskan target program Perhutanan Sosial seluas 4,38 juta ha dan Tanah Objek Reforma Agraria seluas 9 juta ha.
2. Mendesak pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian lokal serta meminimalisir impor bahan pangan.
3. Menuntut pemerintah untuk mensinkronisasi data pertanian dari  berbagai lembaga survey negara.
4. Menuntut pemerintah untuk menyelesaikan konflik agrarian, khususnya kasus NYIA dan Kendeng.
5. Mendesak pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi petani.
6. Menuntut realisasi janji pemerintah swasembada pangan 2017 melalui Upsus Pajale.
7. Menuntut pemerintah untuk konsisten dalam penegakan hukum soal illegal fishing. [] RED-TN (R)

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.