TamiangNews.com, JAKARTA -- Penetapan 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai sebuah tragedi kepemimpinan di level daerah maupun nasional. 

Foto : Sindonews.com
Pakar pidana dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih mendorong agar tragedi ini dijadikan momentum perubahan bagi para pembuat kebijakan.

"Ini momentum untuk berubah. Mereka pembuat Undang-undang, jangan berifikir untuk kepentingan mereka sendiri," kata Yenti kepada SINDOnews, Selasa (4/9/2018).

Kritik dan masukan Yenty tersebut tertuju pada wakil rakyat, baik di level daerah (DPRD) maupun di level pusat (DPR RI). Yenti merasa, selama ini produk hukum berupa Undang-undang kerap dibuat demi melindungi kepentingan pribadi wakil rakyat.

"Para wakil rakyat jangan membuat kebijakan yang bertabrakan dengan pidana. Kebijakan yang menjaga kepentingan politik mereka," ucap Yenti. [] SINDONEWS.COM

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.