TamiangNews.com, LHOKSEUMAWE -- Proyek pengadaan ternak senilai Rp 14,5 miliar pada tahun 2014 di Kota Lhokseumawe kini terus diusut karena terindikasi manipulatif. Berdasarkan data dari Satreskrim Polres Lhokseumawe, untuk pengadaan ternak yang didanai APBK Kota Lhokseumawe Tahun 2014 itu terlibat 160 perusahaan. Kemudian, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terungkap bahwa pengadaan ternak yang dilakukan oleh 111 dari 160 perusahaan tersebut diduga fiktif, sehingga kerugian negara mencapai Rp 8,168 miliar.

Foto : Serambinews
Untuk diketahui, Pemko Lhokseumawe melalui Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian (DKPP) setempat memplot dana Rp 14,5 miliar dalam APBK tahun 2014 untuk pengadaan ternak lembu. Selanjutnya, lembu tersebut dibagikan kepada puluhan kelompok masyarakat di Kota Lhokseumawe. Namun, pada akhir tahun 2015, pihak kepolisian menemukan adanya indikasi korupsi sehingga mulai diselidiki. Akhirnya, ditemukan data adanya dugaan bahwa pengadaan sejumlah lembu adalah fiktif.

Pada pertengahan Juni 2017, penyidik meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Selanjutnya, menetapkan tiga tersangka, yakni DH (47) sebagai Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), IM (43) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan MR selaku Kepala DKPP Lhokseumawe.

Disebutkan, kerugian negara pada kasus ini--sesuai hasil audit BPKP--mencapai Rp 8,168 miliar. Untuk ketiga tersangka dari unsur pemerintah ini sekarang sudah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Namun demikian, meskipun penyidik sudah menetapkan tiga tersangka, pengusutan kasus ini belum berakhir, karena pada Juli 2018 lalu penyidik Satreskrim Polres Lhokseumawe sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan sasaran rekanan ke Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Ari Lasta Irawan, melalui Kasat Reskrim Iptu Riski Adrian, Selasa (25/9) menjelaskan, untuk membidik rekanan yang pengadaan ternaknya diduga fiktif, pihaknya masih tahap pemeriksaan saksi. Tapi sejauh ini belum ada yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru.

Sedangkan dari hasil pemeriksaan sebelumnya, kata Iptu Riski, banyak proyek pengadaan ternak yang dilakukan sebuah perusahaan secara bawah tangan atau perusahaannya dipinjamkan ke pihak lain. “Misalnya sebuah perusahaan milik A dipinjamkan ke B. B malah ada yang memberikan ke C. Bahkan C menyerahkan lagi ke D. Kondisi ini banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang terdata selaku perusahaan pengadaan ternak,” katanya.

Di samping itu, tambah Iptu Riski, berdasarkan keterangan anggota kelompok penerima yang terdata, ada yang tidak mengetahui sama sekali kalau namanya tercatut sebagai penerima. Ada yang hanya menerima uang Rp 300.000 ataupun Rp 500.000 saja. “Jadi, untuk sekarang ini kita masih terus memeriksa saksi guna menindaklanjuti kasus dugaan korupsi ini,” demikian Iptu Riski. [] SERAMBINEWS




Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.