TamiangNews.com, KARANG BARU - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tamiang, gelar acara Bahtsul Masail (pembahasan sebuah masalah), yang bertemakan sertifikasi jaminan produk halal. Acara berlangsung di Aula Sekolah Menengah Islam Pertama (SMIP), Rabu (8/8).


Bupati Aceh Tamiang, H.Mursil SH.M.Kn dalam sambutannya mengatakan, Aceh merupakan salah satu Provinsi yang mayoritas jumlah penduduknya beragama islam, hal ini berdampak pada pasar yang potensial untuk produk-produk halal. "Sesuatu yang halal pasti mengandung fadhillah (keutamaan) sedangkan segala segala yang haram mengandung kemudharatan (tercela/buruk), dengan demikian sesuatu yang halal itu kewajiban dan yang haram merupakan yang dilarang atau haram", terangnya.

Ia juga menambahkan, masyarakat khususnya beragama islam harus mempunyai pengetahuan yang lebih tentang tentang makanan yang halal dan haram, dengan jeli dan teliti saat mengkonsumsi makanan dan minuman. "Jadi, dengan adanya acara ini diharapkan para peserta dan masyarakat tahu dengan seksama agar kita dapat memahami tentang memilih makanan dan minuman yang halal dengan lebel dari Majelis Ulama Indonesia,"Harap Bupati Mursil.

Sementara itu, Ketua Panitia, Drs. H. Maddiah, M.Pd dalam laporannya, menjelaskan, kegiatan Bahsul Masail dengan tema sertifikasi jaminan produk halal, berdasarkan aturan, Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Tupoksi MPU, Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang MPU, Qanun Nomor 8 tahun 2016 tentang jaminan produk halal serta Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2017.

"Dimana, kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada para peserta masyarakat tentang produk halal dan agar menjadi media sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses pengurusan sertifikat jaminan produk halal,"Ungkapnya.

Lanjutnya, peserta berjumlah 100 orang, yang berasal dari para ulama 27 orang, Datok Penghulu (Kepala Desa) 65 orang dan para usaha rumah tangga (industri home) sebanyak 8 orang.

"Ada 2 nara sumber pemateri, antara lain, Drh. Fakhrurrazi, MP (Kepala LPPOM Provinsi Aceh) dan Drs.H.M.Ilyas Mustawa (Kepala MPU Aceh Tamiang," ujar Maddiyah.

Salah satu nara sumber, Ketua LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obaran dan Kosmetik) MPU Provinsi Aceh, Drh.Fakhrurrazi, M.P dalam materinya menyampaikan, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SPJH), pada pasal 34 ayat 1, setiap pelaku usaha beragama islam dan bukan beragama islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. 

"Maka apabila melanggar, akan dikenakan U'qubat hukum cambuk 60 kali, Pidana kurungan penjara dan atau denda 600 gram emas murni (maksimal)," terangnya.

Amatan wartawan, saat diberikan sesi tanya jawab, tampak antusias peserta bertanya mengenai tata cara mengusulkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi jaminan produk halal. [] TN-W015

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.