TamiangNews.com, BENDAHARA -- Pekerjaan pengerukan parit pembatas lahan HGU atas nama perkebunan sawit PT Parasawita di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, yang kabarnya telah dikelola dengan sistem kontrak oleh PT PJ, terindikasi melanggar sejumlah regulasi, dan saat ini telah memunculkan protes dari para warga, Minggu (01/07) mendapatkan berbagai indikasi kekacauan atas pelaksanaan pengerukan parit pembatas lahan.


Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) Binjai, Zulkarnain bahwa proses pengerukan lahan pembatas antara perkebunan yang HGUnya atas nama PT Parasawita dengan kampung setempat dilakukan tanpa melalui musyawarah dan pengerukan parit tersebut telah memunculkan sejumlah permasalahan sehingga menuai protes dari para warga. 

Ketua LKMK Binjai, Zulkarnain, yang turut didampingi oleh Kaur Pembangunan Alflan, Kadus Bukit Panjang dan puluhan warga kampung setempat membeberkan tentang sejumlah indikasi permasalahan yang terjadi akibat pengerukan yang dilakukan dengan cara sepihak oleh pihak PT PJ, Ialu mengajak beberapa wartawan serta Direktur Eksekutif LSM LembAHtari, Sayed Zainal M.SH ke sejumlah titik pengerukan yang diprotes warga. 

Menurut Zulkarnain, warga masyarakat dan para perangkat Kampung Binjai sangat kecewa dan mempertanyakan tentang proses pengerukan parit yang dilakukan oleh pengelola kebun PT PJ karena tanpa adanya musyawarah secara bersama dengan seluruh pihak terkait. Adapun hal yang membuat masyarakat kecewa, diantaranya, jalan lintas yang telah ada dari zaman Belanda dulu dan jalan lintas menuju ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) telah diputuskan. 


Sementara itu LSM LembAHtari yang melakukan monitoring kelapangan merasa prihatin dengan kondisi Pengerukan parit pembatas yang diduga hanya menyampaikan surat berbentuk himbauan tertanggal 7 febuari 2018 No 04/ PS-SR/II/2018 yang ditanda tangani oleh Manager berinisial (SN) serta KTU berinisial (R) Alias (TBS), dan isi surat tersebut menyatakan bahwa sejak tanggal 5 februari 2018 perusahaan melarang kepada warga agar ternak tidak berkeliaran di lokasi perkebunan dalam rangka perusahaan memulai perawatan terhadap tanaman Sawit.

Sebaliknya, Surat yang disampaikan oleh Perusahan PJ yang mengatas namakan PT Parasawita ini bukanlah Surat pemberitahuan Untuk pembuatan Parit pembatas Areal Perkebunan dengan Pemukiman warga yang berada di 4 desa ditambah lagi surat pemberitahuan tersebut tidak terbubuh tembusan ke Forkompincam dan Forkompimda.

Sayed Zainal, M.SH selaku Direktur Ekskutif LSM LembahTari mendesak Bupati, DLH, dan DPRK Atam untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tegas agar masyarakat sekitar 4 desa tersebut tidak menjadi korban akibat keberadaan Perusahan Perkebunan HGU tersebut. [] TN-W008

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.