TamiangNews.com, JAKARTA -- Wakil rakyat di parlemen maupun pegiat masyarakat sipil menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) gagal melindungi privasi rakyat. Penilaian itu disampaikan seiring insiden kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang tercecer di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/5).

Foto : Republika.co.id
Penemuan itu lantas diikuti temuan 805 ribu KTP-el invalid alias rusak oleh Komisi II DPR RI di gudang aset milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri di Kabupaten Bogor, Senin (28/5). Padahal, KTP-el merupakan elemen krusial, terutama dalam pemilihan umum (pemilu).

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari DKI Jakarta Dailami Firdaus menilai, penemuan KTP-el yang tercecer di Kabupaten Bogor tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurut dia, sistem pengamanan yang dilakukan Kemendagri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memperlihatkan kelemahan yang nyata.

"Hal itu memperlihatkan bahwasanya pemerintah gagal melindungi hak privasi rakyatnya," ujar Dailami, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, Kemendagri harus mengusut tuntas insiden itu dengan cepat, tepat, tegas, dan transparan. Selain karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan KTP-el, juga agar masalah tersebut tidak menjadi opini liar di masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nihayatul Wafiroh menilai, temuan Komisi II DPR selepas sidak di gudang Kemendagri di Kabupaten Bogor, yaitu 805 ribu KTP-el rusak dari berbagai daerah di Indonesia, telah menyadarkan parlemen. "Kita semakin tahu ada sesuatu yang perlu kita lakukan pengawasan lagi," katanya di lokasi gudang aset milik Kemendagri di Kabupaten Bogor.

Ratusan ribu KTP-el itu, menurut Nihayatul, hanya tersimpan begitu saja tanpa ada proses pemusnahan. Pembiaran bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan. Apalagi, Kemendagri baru melakukan pengguntingan KTP-el setelah insiden KTP-el tercecer ramai diberitakan.

Komisi II DPR, lanjut Nihayatul, peduli terhadap kemungkinan penyalahgunaan kartu identitas itu. Apalagi menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. "Nah, untuk pilkada ini kan memakai KTP-el ketika orang datang membawa itu ke TPS (tempat pemungutan suara) otomatis akan diberikan hak mencoblos. Padahal, ini tidak tahu ini KTP-el invalid atau tidak," kata Nihayatul.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Ahmad Riza Patria memastikan, Komisi II DPR akan memanggil Mendagri beserta jajaran untuk meminta penjelasan terkait insiden-insiden KTP-el invalid. Apalagi, pilkada serentak 2018 hanya tinggal hitungan hari.

"Jangan sampai ada spekulasi negatif yang berkembang di masyarakat," ujar Riza.

Pada Sabtu (26/5), sebuah video viral menunjukkan ratusan KTP-el tercecer di kawasan simpang Salabenda, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah warga tampak sedang melihat-lihat KTP-el yang beralamatkan kabupaten/kota di Sumatra Selatan.

Menurut pengakuan warga sekitar, KTP-el yang tercecer berasal dari dua kardus yang jatuh dari sebuah truk bak terbuka. Setelah peristiwa itu, warga pun memanggil sang sopir. Setelah dia mendekat, KTP-el dikumpulkan dan lekas dibawa. Sopir melanjutkan perjalanan ke arah Parung, Kabupaten Bogor.

Mendagri Tjahjo Kumolo menduga ada sabotase. Ia pun memerintahkan sekretaris jenderal Kemendagri, inspektur jenderal Kemendagri, dan Biro Hukum Setjen Kemendagri segera melakukan inves tigasi di Ditjen Dukcapil Kemendagri. Investigasi bertujuan menemukan pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut.

Berbicara dalam forum "Indonesia Lawyers Club" di TVOne, Selasa (29/5) malam, Mendagri menegaskan, KTP-el yang tercecer di Kabupaten Bogor tidak akan diselewengkan untuk kepentingan pemilihan umum. Apalagi, KTP-el itu sudah dinyatakan rusak. "Kalau ada waswas, kecurigaan sah-sah saja," kata Tjahjo.

Tjahjo menerima rentetan kritik selepas insiden tersebut. Karena itu, dia ingin menjadikan kritik tersebut sebagai pengingat agar memperbaiki kinerja bawahan, terutama di Ditjen Dukcapil.

Tjahjo menjelaskan, KTP-el yang rusak tersebut memang tidak dihancurkan sepenuhnya. Ditjen Dukcapil hanya menggunting bagian ujung sebagai penanda sudah rusak.

"Dukcapil tidak memusnahkan secara utuh karena mereka tahu akan sering ditanyai oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kasus-kasus tertentu sebagai bukti," ujar Tjahjo.

Kapolres Bogor Andi M Dicky mene gaskan, belum ada tindakan melawan hukum terkait insiden KTP-el yang tercecer di wilayahnya, pekan lalu. Dicky menjelaskan, KTP-el rusak yang ditemukan ada yang disebabkan salah cetak, terbalik, salah foto, atau plastik mengelupas. Selain itu, ada pula yang rusak karena cip KTP-el yang tidak terbaca. [] REPUBLIKA.CO.ID

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.