TamiangNews.com, LANGSA -- Koperasi Karyawan (Kopkar) Mon Madu PT. Perkebunan Nusantara I Langsa, diduga telah melakukan tunggakan pajak negara mencapai Rp.10 milyar hingga Rp.13 milyar hal itu terungkap setelah sejumlah pengurus teras koperasi itu mengundurkan diri karena khawatir menjadi kambing hitam dalam skandal itu. 


Ironisnya, tunggakan pajak untuk negara koperasi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2010 yang lalu, tidak direspon oleh manajemen  koperasi terkesan dibiarkan atau mereka ikut bermain dengan uang pajak yang tertunggak itu.

Hal ini disampaikan oleh salah seorang anggota Kopkar Mon Madu PTPN I di Tanjung Seumantoh menceritakan bahwa Koperasi Mon Madu berdiri sejak tahun 1988, saat ini sudah berusia  30 tahun, seharusnya menjadi suatu koperasi yang sehat. Apa lagi persedian lahan pekerjaannya disediakan oleh pihak manajemen PTPN I seperti, pengangkutan pengadaan mobil dinas untuk para direksi, staf dan juga sejumlah Kabag di perusahaan BUMN berplat merah ini plus kenderaan pengangkutan CPO, TBS, justru disediakan oleh boneka bonekanya pejabat teras di PT.Perkebunan Nusantara I.

Kita ketahui bersama bahwa jumlah Angota Koperasi Mon Madu PTPN I sekira 5000 karyawan, dimana untuk menjadi anggota Koperasi ini harus membayar uang Administrasi (simpanan pokok) sebesar Rp.5000/anggota, Iyuran Wajib Karyawan Pelaksana (Karpel) Rp.2000/bulan, untuk Iyuran Karyawan Pimpinan (Karpim) sebesar Rp.10000/bulan, sedangkan untuk setingkat Kabag berkisar Rp.20000/bulan.

Sejumlah sumber yang berhasil dijumpai TN di Pemukiman Simpang Empat menyampaikan bahwa Informasi terkini terkait masalah Kopkar Mon Madu dinilai mereka sangat amburadul, pasalnya Manager Koperasi Mon Madu, HD, sudah mengundurkan diri baru-baru ini, begitu juga sejumlah pengurus lainnya, pengunduran tersebut diduga, akibat adanya tekanan dari pihak Majemen Koperasi Mon Madu.

Hingga saat ini, tidak diketahui secara persis mengapa sejumlah pengurus tersebut menundurkan diri. Namun dari informasi yang beredar di internal koperasi, mengundurnya sejumlah pengurus itu karena merasa tidak nyaman dan tidak dapat bekerja dengan baik karena manajemen yang sembraut, kacau serta ada dugaan penekanan dari manajemen.

Parahnya lagi, saat ini operasional angkutan, TBS, CPO diduga sudah diambang kelumpuhan, bahkan sisa hasil keuntungan dari koperasi, tidak jelas atau tidak transparan berapa SHU setiap tahunnya yang harus diberikan dan diterima oleh para anggota Koperasi.

Sementara mantan Manager Koperasi Mon Madu HD ketika dikonfirmasi Wartawan melalui seluler, Kamis (12/4) mengatakan, "saya sudah berhenti, saya juga sudah pensiun, sudah tidak tahan bekerja seperti gitu lagi, terkait masalah koperasi silakan hubungi, Fadhil."

Sementara itu Fadhil yang disebut sebut mengetahui permasalahan Koperasi Karyawan Mon Madu yang dikonfirmasi TamiangNews, engak menjawab karena tidak mengetahui persis masalah Koperasi secara mendetail, karena dia merasa tidak berwewenang menjawab karena ada yang lebih berwewenang untuk menjawab karena bukan kapasitasnya, namun saat di desak apakah memang ada tunggakan pajak tersebut dia kuisnya memang ada tunggakan itu, mengenai berapa besarnya dia tidak mengetahui dengan pasti karena harus melihat datanya.  

Sejumlah sumber yang terdiri dari karyawan yang menjadi anggota Kopkar Mon Madu PT Perkebunan Nusantara seperti PKS Tanjung Seumantoh, Sei Serba, Kebun Lama dan Kebun Baru dan sejumlah kebun unit lainnya, mereka meminta kepada intansi terkait seperti, Kepolisian, Kejati, pihak Holding PTPN III dan lainnya untuk mengusut tuntas, kasus dugaan penyalahgunaan wewenang Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tubuh Koperasi tersebut. [] TN-W007

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.