TamiangNews.com, BANDA ACEH -- Dana otonomi khusus (otsus) Aceh tahun 2018 senilai Rp 8,029 triliun terancam tak bisa digunakan untuk membiayai pembangunan Aceh lantaran APBA dipergubkan, bukan diqanunkan. Jika dipaksa untuk digunakan, maka bisa bermasalah dengan hukum di kemudian hari.

Foto : Serambi
“Berdasarkan UUPA Pasal 183 ayat 5 disebutkan, penggunaan dana otsus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan setiap tahun anggaran yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh”, kata

Ketua Fraksi Gerindra PKS di DPRA, Abdurrahman Ahmad, kepada Serambi, Selasa (17/4).

Penggunaan dana otsus, kata Abdurrahman, dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Artinya, dana otsus hanya bisa digunakan apabila APBA disahkan melalui qanun, bukan Pergub. “Jika mengacu amanah UUPA, maka program kegiatan pembangunan yang dibiayai otsus tahun 2018 ilegal”, ujar politisi Gerindra ini.

Oleh karena itu dia mengimbau kepada SKPA yang programnya didanai dengan dana otsus untuk tidak dilelang dulu. Apabila sudah dilelang, Abdurrahman mengimbau para rekanan supaya tidak mengikuti tender yang didanai dana otsus tersebut.

Dia menyatakan bahwa hal itu perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan persoalan hukum dengan melibatkan banyak orang. Abdurrahman mengatakan, persoalan itu terjadi karena APBA 2018 ditetapkan melalui Pergub.

“Hal ini bisa menjadi persoalan hukum yang besar dan melibatkan banyak orang. Dan persoalan ini terjadi karena APBA ditetapkan dengan Pergub. Khusus dana otsus tidak boleh dilaksanakan dengan Pergub, tapi wajib dengan qanun sesuai amanah UUPA”, ujarnya.

Sementara iru, Pakar Hukum dari Unsyiah, Dr M Jafar SH MHum malah mengatakan bahwa masalah itu tidak menjadi persoalan secara undang-undang. Dana otsus tahun 2018 bisa digunakan meskipun APBA ditetapkan melalui Pergub.

“Ketentuan pendapatan daerah tidak hanya diatur dalam UUPA, tapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berarti kedua undang-undang ini saling melengkapi”, katanya menjawab Serambi.

Dalam pelaksanaannya juga, kata Jafar, semua penerimaan Aceh, termasuk pendapatan daerah seperti dana otsus dan lainnya dituangkan dalam APBA. “Jadi satu paket, satu APBA. Tidak ada qanun APBA dana otsus dan qanun APBA non-dana otsus. Semuanya satu dalam APBA,” kata dia.

Memang secara ideal APBA disahkan melalui qanun. Tapi ketika qanun macet, maka solusi pengesahan APBA bisa melalui Pergub asalkan terpenuhinya syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal senada juga disampaikan Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani. “Kalau memang ilegal dari sejak awal sudah ditolak oleh Mendagri, tapi ini mengacu pada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dan Permendagri tentang penyusunan tata cara penganggaran daerah,” katanya.

Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi menambahkan, sepanjang penetapan Pergub melalui mekanisme yang benar, maka penggunaan pendapatan Aceh termasuk dana otsus didalamnya sah digunakan untuk kebutuhan belanja Aceh.

“DPRA jangan memahami pasal 183 ayat (5) UUPA secara ‘letterlijk’, artinya pemahaman terhadap suatu teks terpaku pada apa yang dituliskan teks tersebut. Akan tetapi, ada banyak cara untuk memahami undang-undang, baik secara tekstual (grammatikal), teleologis (tujuan), analogis, dan historis”, katanya. [] SERAMBI



Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.