TamiangNews.com, BANDA ACEH -- Pasca Gubernur Aceh drh Irwandi Yusuf M.Sc menerbitkan Peraturan Gubernur (pergub) Nomor 5 tahun 2018, tentang Pelaksanaan Hukum Jinayah serta melakukan penandatanganan MoU antara Pemerintahan Aceh dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Aceh di Amel Convention Hall, Kamis (12/04), pro kontra pun menyeruak di berbagai media.



Penandatanganan MoU tersebut serta terbitnya Pergub yang sekaligus mengakhiri pelaksanaan eksekusi cambuk yang selama ini dilaksanakan di tempat umum berubah pelaksanaan eksekusi cambuk ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Namun Ketua Fraksi PAN DPRA Asrizal H Asnawi yang juga Ketua Komisi IV DPRA ini punya pendapat sendiri tentang penerbitan Pergub Nomor 5 tahun 2018, tentang pelaksanaan hukum jinayah. 

Menurut Asrizal H Asnawi, Gubernur Aceh drh. Irwandi Yusuf M.Sc pasti sudah menerima masukan serta berkonsultasi terlebih dahulu dengan para ulama Aceh yang faham betul tentang proses penegakkan hukum Islam (syariat) di bumi Aceh ini, ujar Azrizal via Whattshapp kepada TamiangNews.com, Kamis malam (12/04).

Ditambahkannya, dan jika Gubernur Aceh belum melakukan hal ini, maka kebijakan yang telah diambilnya merupakan sebagai sebuah kealpaan yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Asrizal juga mengungkapkan ketidaksetujuannya dalam hal menghukum orang seumur hidupnya. " Coba bayangkan saja, jika hukuman cambuk dilaksanakan di depan umum, terus ada yang mendokumentasi dan menyebarluaskannya melalui media sosial, dokumen  tersebut akan tersimpan selamanya di perangkat digital, sementara pelaku sudah bertaubat atas kesalahannya". 

Dan hal ini akan memberi dampak yang sangat tidak baik dalam proses untuk berubahnya seseorang menjadi lebih baik pasca menjalani hukuman. Belum lagi pada saat prosesi cambuk yang ikut ditonton oleh anak-anak di bawah umur yang mereka belum mampu memaknai tujuan dari hukuman tersebut", ujarnya.

Asrizal juga tidak setuju jika pelaksanaan hukuman cambuk di dalam LP dikait-kaitkan dengan alasan investasi di Aceh. Ini adalah kesalahan besar, karena ada negara-negara seperti Brunei Darussalam dan Turki yang juga menerapkan hukum Islam terbukti negara tersebut bisa maju pesat, tegasnya.

Anggota DPRA yang juga putra asli Aceh Tamiang ini juga menyarankan kepada Dinas Syariat Islam melalui Wilayatul Hisbah, agar dapat menerapkan hukuman atas dasar keadilan. 

"Laksanakan dan tegakkan hukuman cambuk secara adil kepada mereka yang sudah diputuskan bersalah yang sampai saat belum dieksekusi. Masih ada yang sudah menahun terpendam yang jika berpedoman pada hukum acara syariat maka harus segara dieksekusi secara adil, sehingga penerapan hukum tidak dianggap tumpul ke atas atau tajam ke bawah", harapnya. [] TN-RED

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.