TamiangNews.com, BATAM -- Pemimpin Persatuan Masyarakat Aceh di Propinsi Kepulauan Riau Teuku Jayadinoer bersama Ketua Permasa Kepri Ir. Abu Teuku Nanggroe Sulaiman, SH.M.Hum menolak wacana Pemerintah Pusat mengambil alih Pengelolaan Baitul Asyi' untuk diinvestasikan sesuai arahan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).


Hal itu disampaikan Teuku Jayadinoer di sela-sela ngopi bareng di seputar Batam Centre (14/03), menurut dia wacana Pemerintah Pusat ingin menginvestasikan Baitul Asyi' ke sektor Perhotelan dan Jasa Penyedia makanan jamaah haji di tentang keras Teuku Jayadi, ia tidak setuju wacana tersebut, karena selama ini Baitul Asyi' merupakan tempat paling sakral bagi jamaan haji asal Aceh.

Teuku Jayadinoer dan T. Nanggroe Sulaiman  yang juga Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Perwakilan Aceh di perantauan itu menekankan, jika Pemerintah Pusat punya itikat baik untuk ikut terlibat dalam mengembang Baitul Asyi', kenapa tidak lewat Pemerintah Aceh saja dengan segala kekhususan Aceh, Baik secara otonom atau kekhusussanya, T.Nanggrou dan Jayadi menyebutkan dalam surat wakaf yang menjadi pegangan mahkamah Agung Arab Saudi, Baitul Asyi' itu diwakafkan ke Jamaah Haji Aceh, bukan ke Pemerintah RI, katanya.

Pemerintah Pusat harus hormati Aceh terkait Baitul Asyi', ujar ketua Permasa dan penasehat Permasa Provinsi Kepri.

“Berkenaan dengan Rencana itu, BPKH harus Bermusyawarah dengan Pemerintah dan Rakyat Aceh. Agar semuanya dapat segera dituntaskan,” tegas Tengku Jayadi.

Kepada BPKH, Director Lp3Sk itu menjelaskan dalam bebarapa hari terakhir di kalangan masyarakat Aceh, baik yang berdomisili di Aceh maupun di perantauan, ramai mengeluarkan pendapat sekaitan dengan rencana Pimpinan BPKH menginvestasikan dana haji pada tanah wakaf Aceh di Arab Saudi.

Dijeladkan Teuku Jayadinoer, adapun tanah wakaf itu berasal dari milik Habib Abdurrahman Al-Habsyi yang lebih dikenal dengan nama Habib Bugak Asyi' yang diwakafkan kepada Rakyat Aceh.

“Dengan fakta ini saya memastikan, bahwa tanah wakaf itu adalah hak warisan lekspesialis Rakyat Aceh yang berlokasi di Negara Saudi Arabia. Dan akan digunakan juga untuk kemaslahatan Rakyat Aceh.” tutup Ketua majelis Adat Aceh perwakilan Prov Kepri. [] TN-W007

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.