TamiangNews.com, JAKARTA -- PDIP sudah mendeklarasikan Joko Widodo menjadi calon presiden pada Pilpres 2019 mendatang. Usai pendeklarasian di Bali tersebut, sejumlah nama pun masuk dalam kandidat calon wakil presiden pendamping Jokowi pada pesta demokrasi tahun depan.


Foto : Para Pejalan
Tak hanya dari dunia politik atau politikus saja yang mencuat sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Nama-nama dari kalangan tokoh agama muncul secara tak diduga dalam survei Media Survei Nasional (Median) terkait elektabilitas sejumlah calon presiden 2019.

Survei tersebut terlebih dulu menyuguhkan 33 nama tokoh nasional kepada responden yang memiliki hak pilih. Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengungkapkan, meski menyodorkan 33 nama tersebut, penelitiannya tetap mempersilakan responden mengajukan nama lain sebagai calon presiden.

Yang menarik, muncul nama dua ulama yang dalam satu tahun terakhir wara-wiri dalam pemberitaan media massa. Keduanya yakni Habib Rizieq Shihab dan Ustaz Abdul Somad. Dua ulama yang sedang naik daun tersebut masuk ternyata dipilih responden untuk menjadi capres atau cawapres pada Pilpres 2019. Padahal, menurut Rico, nama Habib Rizieq dan Ustaz Somad tidak tercantum dalam daftar nama capres yang disodorkan Median.

"Saya kira dengan model seperti ini jauh lebih fair karena lebih terbuka," tutur dia dalam peluncuran hasil survei Median yang dilakukan pada 1–9 Februari 2018, di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (22/2).

alam elektablitas sebagai capres, kedua ulama itu mengantongi 0,3 persen. Angka itu berada di atas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan 0,2 persen, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (0,2 persen), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (0,2 persen), dan mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko (0,1 persen).

Rico mengatakan, pertanyaan yang diajukan kepada responden saat itu adalah "jika pemilihan presiden dilakukan saat ini, dari daftar nama di bawah ini siapakah yang Anda pilih menjadi Presiden RI, dan jika pilihan Anda tidak ada dalam daftar, harap Anda sebutkan?".

Dari kalangan politikus berbasis parpol Islam, muncul nama mantan presiden PKS Anis Matta yang mengantongi elektabitas 1,5 persen. Anis mengungguli nama-nama besar lain yang muncul belakangan, seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

"Capres dengan suara terbesar dari kalangan politikus basis Islam, sejauh ini adalah Anis Matta," ujar Rico.

Selain Anies, ada juga Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah (0,9 persen); TGB Zainul Majdi (0,8 persen); Ahmad Heryawan (0,6 persen); Mahfud MD (0,5 persen); dan Rhoma Irama (0,3 persen). Nama-nama lainnya, seperti Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), berada di bawah persentase tersebut.

Politikus PAN, Muslim Ayub, mengaku pihaknya tidak terlalu percaya dengan hasil survei Median. Ayub pernah meminta kepada Zulhas untuk menjadi penantang Joko Widodo pada 2019 mendatang.

"Meski tidak secara resmi, kami pernah meminta Pak Zul untuk maju, baik itu capres maupun cawapres," ujar Ayub. Dia sangat yakin elektabilitas Zulhas cukup tinggi, tidak seperti yang disampaikan oleh lembaga survei pada beberapa waktu lalu.

Lalu bagaimana peluang Joko Widodo memenangkan Pilpres 2019, mengingat sejumlah penantang punya kans cukup kuat. Sebut saja Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Mencalonkan Prabowo sebagai capres merupakan harga mati bagi Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, kecil kemungkinan Partai Gerindra mencalonkan tokoh lain selain Prabowo.

"Saya kira sejauh ini boleh dikatakan seratus persen semua kader Gerindra menginginkan Pak Prabowo sebagai calon presiden," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/2).

Terkait hal tersebut, Fadli mengatakan dalam waktu dekat Partai Gerindra akan melakukan konsolidasi nasional pada Maret 2018 ini. "Tanggalnya sedang ditentukan dan kita melihat jadwal-jadwal yang lain," tutur Wakil Ketua DPR tersebut.

Sementara, untuk calon wakil presiden (cawapres), Partai Gerindra mengaku belum menggodok seperti apa cawapres yang diharapkan. Pasalnya hal itu diputuskan nanti setelah bertemu dengan partai mitra koalisi.

"Ya nanti pada waktunya kita melihat, sekarang ini ya tentu lagi persiapan lah ancang-ancang dan akan duduk di komunikasi politik untuk dijalankan terus," ucap Fadli.

Wakil Sekjen DPP Gerindra Andre Rosiade mengatakan, dalam pencalonan presiden, Gerindra memang membutuhkan partai lain untuk berkoalisi. Sejauh ini PKS masih disebut sebagai partai yang akan berkoalisi pada Pilpres 2019 mendatang.

"Kita tahu PKS komitmen dengan kita, tapi tidak menutup kemungkinan Gerindra akan membuka komunikasi dengan partai lain yang belum mencalonkan Jokowi," kata Andre, Ahad (25/2).

Gerindra, lanjut Andre, akan terus membuka komunikasi dengan PAN dan Demokrat. Kedua partai itu belum menyatakan sosok yang akan didukung. Selain itu, partai-partai baru pun akan dijajaki Gerindra untuk melakukan koalisi dan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres.

Selain itu, Andre mengatakan sangat yakin Prabowo akan memenangkan Pilpres 2019 mendatang. Ada beberapa hal yang membuat Gerindra yakin. Pertama, elektabilitas Jokowi tak pernah tembus di angka aman.

“Ini berbeda dengan SBY ketika setahun menjelang pilpres pada 2008 lalu sudah di atas angka 60 persen,” kata Andre.

Meski demikian, Direktur Eksekutif lembaga kajian Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai Jokowi masih menjadi calon kuat melawan calon presiden alternatif. Pangi mengatakan, koalisi PKS dan Gerindra membutuhkan sosok baru untuk dijadikan capres alias capres alternatif. Hal itu diperlukan, jelas dia, untuk menyaingi Jokowi yang bakal didukung beberapa parpol besar.

"Maka di sinilah diperlukannya calon alternatif, bisa saja Gerindra-PKS mengusung Gatot Nurmantyo-TGB (Tuan Guru Bajang --M Zainul Majdi), atau Gatot-Anies Baswedan," kata Pangi, Ahad (25/2).

Menurut dia, saat ini mereka sedang menggodok sosok baru karena jika tidak muncul capres alternatif, mereka bisa kesulitan melawan Jokowi. Bila Prabowo tidak maju dalam Pilpres mendatang, tidak menutup kemungkinan Prabowo bakal jadi "king maker". Karena memang, kata Pangi, pertumbuhan elektoral Prabowo sudah tidak ada, bahkan sudah klimaks.

"Karena memang orang juga sudah jenuh juga. Apalagi hasil survei masyarakat menginginkan sosok baru, mungkin di luar Jokowi dan Prabowo," terang Pangi.

PKS dan Gerindra kemungkinan besar tetap dalam satu rel koalisi. Sementara PKB, PAN, Demokrat masih belum pasti atau justru mereka akan membuat poros baru.

Pangi menyatakan, jika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dirangkul Jokowi, maka Demokrat pasti bergabung poros PDI Perjuangan. Demikian juga dengan PKB, kalau digandeng dengan Jokowi, pasti bakal bergabung ke poros tersebut.

"Tapi kalau PAN saya lihat cenderungnya ikut PKS-Gerindra. PAN juga sudah punya kedekatan dengan PKS Gerindra. Maka tiga poros sangat mungkin terulang," jelas Pangi.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dilaporkan telah mengutus utusan untuk berkomunikasi dengan AHY sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menilai, sosok AHY memang layak. Apalagi dengan rekam jejak yang dimiliki bekas calon gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Kalau kita lihat track record-nya AHY ini membanggakan. Artinya beliau berkiprah di TNI dan banyak yg sudah dilakukan. Kemudian ikut Pilgub DKI. Kalau misalnya AHY dipercaya sebagai cawapres Pak Jokowi tentu kita semua ikut mendukung tapi yang jelas (tergantung) AHY-nya sendiri," kata Nurhayati di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (26/2).

Nurhayati mengaku partainya memang ingin membuka berkomunikasi dengan PDIP. "Dalam tahun politik dan mendekati pilpres memang komunikasi Demokrat juga dibuka untuk siapa saja karena komunikasi politik itu penting, meskipun Demokrat belum berkoalisi dengan siapa-siapa," ujarnya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Banteng Muda Indonesia (DPP BMI), Nazarudin Kiemas menyatakan, keputusan PDIP mencalonkan Jokowi adalah keputusan yang tepat. Nazarudin menjelaskan, langkah tersebut merupakan suara dari akar rumput yang menginginkan bangsa ini menjadi lebih baik di tangan kepemimpinan Jokowi pada periode mendatang. Menurutnya, tiga tahun ini Jokowi telah menunjukkan kinerjanya dengan sangat luar biasa.

Sekjen DPP BMI, Antoni Wijaya menyatakan, keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan yang mencalonkan Jokowi di 2019 mendatang, akan membangkitkan semangat seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih itu. Menurutnya, keputusan tersebut akan membuat seluruh mesin partai bergerak dengan solid untuk memenangkan pertarungan demi pertarungan menuju Pilpres 2019 mendatang.

"Keberhasilan Jokowi di tiga tahun pertama ini akan membawa Jokowi effect. Tahun ini kita akan menghadapi di 171 daerah. Keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri itu pasti akan lebih menguatkan kerja-kerja mesin partai di daerah-daerah untuk menghadapi pilkada nanti," tambah Antoni.

Setelah Pilkada 2018, kata Antoni, mesin partai akan kembali bekerja untuk memenangkan PDIP di Pemilu 2019, baik itu pileg maupun pilpres. "Sebagai organisasi sayap partai, wajib hukumnya untuk memenangkan pertarungan demi pertarungan yang ada. Ada 171 daerah yang akan melaksanakan Pilkada, Pilkada 2018 ini harus menjadi pemanasan politik bagi kita untuk memenangkan PDI Perjuangan dan Jokowi di pemilu 2019 nanti," tutupnya.

Pengamat politik, Toto Sugiarto mengatakan, dukungan PDIP terhadap Jokowi terbilang wajar. Sebab, selama ini Jokowi merupakan sosok yang memang berada di bawah naungan partai tersebut.

"Memang tidak ada pilihan lain untuk PDIP dalam mencalonkan orang karena sejauh ini elektabilitas Jokowi lah yang paling tinggi dalam berbagai survei," ujar Toto, Jumat (23/2).

Menurut Toto, dukungan atas Jokowi pun sebenarnya menjadi sisi positif bagi partai pendukung. Dalam tahun politik ini, dukungan partai terhadap Jokowi bisa menaikkan elektabilitas partai tersebut karena masyarakat pendukung Jokowi secara tidak langsung percaya terhadap partai itu. "Yang paling penting elektabilitas dia harus berjalan naik," ujarnya.

Mantan ketua DPR, Setya Novanto mengusulkan agar mantan panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Jokowi. "Memang situasi sekarang masih belum kelihatan tapi Pak Jokowi tentu akan melihat hal-hal yang mendasar, salah satunya Pak Gatot juga bagus," kata Setya Novanto sebelum menjalani sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Setnov adalah terdakwa kasus dugaan tipikor pengadan KTP elektronik yang merugikan keuangan negara senilai Rp 2,3 triliun. Setya Novanto juga pernah menjabat sebagai ketua Fraksi Partai Golkar.

"Karena (Pak Gatot) bisa bekerja sama baik antara sipil dan militer dan saatnya (maju), selain itu Pak Gatot juga bersih, salah satunya loh ya," ungkap Setnov.

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengungkapkan, sosok kriteria yang dinilai pantas mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam bursa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Menurutnya, sosok calon wakil presiden di era mendatang yakni harus dapat menambah elektabilitas presiden.

"Artinya tidak mengikuti elektabilitas Jokowi, tapi menambah konstituen," ujar Jusuf Kalla usai membuka Rapimnas Institut Lembang 9 di Hotel Arya Duta, Senin (26/2).

Jusuf Kalla menilai, calon pendamping Presiden Jokowi di 2019 harus dikenal baik oleh masyarakat dan memiliki suara yang cukup besar. Selain itu, sosok pendamping Jokowi harus mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam pemerintahan. Sehingga, dia siap jika sewaktu-waktu diminta untuk menggantikan posisi sebagai presiden.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi capres Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019. Namun, Puan mengaku tidak bisa memberitahukan kepada awak media tentang hal itu.

"Kami lihat bagaimana nanti pada waktunya, tentu saja itu merupakan prerogatif ibu ketua umum memutuskan siapa (cawapres Jokowi)," kata Puan di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Denpasar, Bali, Sabtu (24/2).

Cawapres Jokowi akan diumumkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, sebagai pemilik hak prerogatif untuk memutuskannya. Penetapan Joko Widodo sebagai calon presiden 2019-2024 sebelumnya juga melalui hak prerogatif Megawati selaku Ketua Umum PDIP. Hal itu setelah mendengarkan pendapat kader-kader di daerah.

Puan mengatakan kriteria dan nama dari cawapres Jokowi hanya tinggal didalami dan dimatangkan. Partai masih akan melihat dahulu apakah nama cawapres yang akan diusung dan didukung PDIP itu bisa menguatkan perolehan suara Jokowi pada Pilpres 2019.

"Kami melihat dulu bagaimana bisa menguatkan capres, apakah nantinya bisa manambah suara dan lain-lain," ujar Puan.

Pengamat politik Toto Sugiarto mengatakan, naiknya elektabilitas Jokowi, dikarenakan Jokowi terlihat bekerja untuk rakyat dengan sederet programnya yang membangun negeri. Selain itu, Jokowi juga bersih dari kasus korupsi.

"Dengan sederet prestasinya, pembangunan infrastruktur dan kesehatan serta pendidikan yang terlihat diperhatikan, itu membuat popularitas dan elektabilitas Jokowi itu sangat tinggi," kata Toto kepada Republika.co.id Jakarta, Sabtu (24/2).

Toto menuturkan, walaupun banyak nama pesaing Jokowi yang muncul, tetapi Prabowo terlihat masih menjadi pesaing terberat Jokowi. Walaupun suasana politik yang masih belum menentu, karena situasi politik yang masih sangat dinamis.

"Dibandingkan dengan capres lainya seperti Prabowo itu memang head to head dengan Jokowi. Mungkin itu posisinya masih sangat cair, kemudian siapa pun bisa maju dan siapa pun bisa mundur. Kemudian yang pasti bisa masuk arena capres itu hanya Jokowi karena dia diusung oleh sejumlah partai yang jumlah suaranya melebihi syarat minimal," kata Toto.

Bagi penantang Jokowi, seperti Prabowo, Toto mengatakan, masih harus memastikan loyalitas dari partai pendukungnya. "Karena Partai Gerindra sendiri belum mampu mengusung sendiri dengan persyaratan (syarat ambang batas pencalonan presiden) tersebut," tambahnya.

Jokowi diyakini masih membutuhkan suara umat Islam. Peluang Jokowi meraih suara umat Islam bisa diraih jika menggandeng tokoh Islam yang sedang naik daun, seperti Anies Baswedan atau Ustaz Abdul Somad.

Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengakui pamor Anies Baswedan terus mengalami kenaikan. Namun, hal tersebut belum bisa mengangkat Anies menjadi pesaing serius Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Kalau untuk penantang serius Joko Widodo, (Anies Baswedan) belum. Tapi untuk pamornya naik, iya," kata Hendri kepada Republika.co.id, Kamis (22/2).

Meski dinilai belum mampu bersaing dengan Jokowi, Hendri menilai peningkatan pamor tersebut bisa menjadi modal bagus bagi Anies menuju Pilpres 2019. Ia hanya perlu menjaga kesukaan publik terhadap dirinya.

Tapi, Hendri menyarankan Anies sebaiknya tidak mengikuti jejak Joko Widodo yang meninggalkan jabatan Gubernur DKI Jakarta demi maju pada Pilpres 2014. Gubernur Anies Baswedan sebaiknya menuntaskan komitmennya selama lima tahun di DKI Jakarta.

Karena jika Anies berhasil di DKI Jakarta, maka rakyat akan lebih simpatik terhadap dirinya. Bahkan, dukungannya bakal melebihi Joko Widodo saat maju di Pilpres 2014.

"Tapi kalau dia (Anies) mau menjadi wakil dari Jokowi, ya itu tidak apa-apa," katanya. "Karena elektabilitas Anies juga masih belum kuat, bahkan masih di bawah Prabowo Subianto.

Sinyal Jokowi merangkul Anies semakin kuat ketika keduanya berada satu mobil dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ketiganya berada dalam satu mobil saat meninjau rute jalan yang akan digunakan atlet dari Wisma Atlet ke Senayan.

Anies mengaku banyak hal yang dibicarakannya dengan Jokowi dan Basuki saat berada di mobil yang sama melintasi rute Wisma Atlet-Senayan. "Ngobrolnya macam-macam ya, tapi umumnya sekitar Asian Games," kata Anies di Jakarta, Senin (26/2). [] 

Sumber : Republika.co.id

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.