TamiangNews.com, LHOKSEUMAWE -- Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EK-LMND) mendirikan posko rakyat di depan taman riadah kota Lhokseumawe, acara tersebut dimulai dari jam 10.00 s/d 16:00 WIB Selasa (27/02). Acara tersebut akan dilaksanakan selama beberapa hari kedepan.



Erik Ezi selaku Ketua LMND kota Lhokseumawe dan Aceh Utara kepada Media ini mengatakan, ini adalah bentuk somasi awal dari kawan-kawan LMND terhadap keprihatinan Kondisi Pemerintahan Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.


"Kondisi Aceh Utara hari ini sangat miris, dimana kekayaan alam yang melimpah ruah di Aceh Utara namun angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe terus meningkat.


Dalam realitasnya kekayaan alam yang cukup melimpah masih kurang dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat khususnya Aceh Utara saat ini, seperti istilah Itik Mati Dilumbung padi. Ini menjadi PR bagi kita semua, ini adalah tanggung jawab kita bersama," pungkasnya.


Nazaruddi yang biasa di sapa (Atom) selaku koordinator lapangan mengatakan, "Keadaan Aceh Utara dan Kota Lhokseunawe sekarang tidak terlepas dari Praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di sistem Ketatanegaraan khususnya Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.


Inilah penyebab beberapa kitimpangan yang terjadi di pemerintahan, dan sekarang Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe butuh KPK, sangat kita sayangkan jika daerah yang di juluki Petro Dolar ini menyandang sebagai Kabupaten termiskin nomor satu di Aceh sesuai data BPS (Badan Pusat Statistik)," Jelasnya.


Lanjutnya, "Nah, jika nanti Pemerintahan tidak ada feat back terhadap apa yang kami desak bersama kawan LMND terhadap Aspirasi Masyarakat, maka selanjutnya kami akan turun kejalan mengelar unjuk rasa." tegasnya.


Tujuan kami dalam Pendirian Posko Solidaritas ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi tuntutan masyarakat. Kami kira, ini bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik ekonomi kerakyatan yang berkepanjangan:


Tuntutan LMND mereka dalam acara dekrasi posko tersebut adalah :


1. Mendesak kepada Pemerintahan Aceh Utara untuk bersikap transparansi terkait informasi anggaran yang mana masyarakat berhak untuk mengetahuinya sesuai pada UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


2. Mendesak Bupati Aceh Utara untuk segera mencairkan Dana Aparatur Desa di 852 desa di Aceh Utara.


3. Meminta kepada Pemerintahan Aceh Utara dan Lhokseumawe untuk mengelola SDA yang ada di di daerah dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan menjalankan Perekonomian Nasional/ Kerakyatan dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi yang merata dan adil bagi masyarakat, sesuai pada pada Pasal 33 UUD 1945 .


4. Meminta kepada pihak Pemerintahan Aceh Utara dan Lhokseumawe untuk menjalankan pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. [] TN-W007


Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.