TamiangNews.com, LANGSA -- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Langsa diduga telah melanggar Undang-Undang serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, penegak hukum setempat seharusnya sudah bisa masuk untuk menelusuri potensi pelanggaran lain yang terjadi di lembaga olahraga tersebut, demikian dikatakan Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Almahdaly Jumat (05/01).


Menurut Sayed Zahirsyah, jika benar tersandung masalah hukum, maka KONI Langsa harus dibekukan sementara demi menjaga integritas lembaga olahraga yang digandrungi masyarakat tersebut.     

Di dalam UU SKN Pasal 40 secara gamblang mengatakan bahwa pengurus KONI Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. 

Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Mendagri nomor X.800/33/57, tanggal 14 Maret 2016 perihal rangkap jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta Anggota DPRK dalam kepengurusan KONI juga dilarang keras. Namun faktanya yang duduk jadi pengurus Koni Kota Langsa saat ini masih ditemukan pejabat yang berasal dari anggota dewan.

“Pelanggaran hukum yang terjadi di tubuh Kepengurusan KONI Langsa terkait rangkap jabatan bisa berimplikasi dengan pelanggaran lain, yaitu terkait penggunaan anggaran KONI yang mengakibatkan adanya uang negara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan,” tandas Sayed Zahirsyah Almahdaly.

Selanjutnya LSM Gadjah Puteh mengharapkan agar penegak hukum baik Kepolisian dan Kejaksaan segera periksa pengurus KONI Langsa yang terbukti rangkap jabatan berdasarkan SK pengangkatan pengurus KONI masa bakti 2017-2021, karena pelanggaran hukum tersebut mengakibatkan seluruh kebijakan yang diambil diduga menjadi produk cacat hukum.

Sayed Zahirsyah membeberkan, berdasarkan SK KONI Langsa periode 2017-2021 ada beberapa anggota DPRK dan pejabat yang sebenarnya dilarang menjadi pengurus, namun telah ditetapkan sebagai pengurus oleh tim Formatur pembentukan yang diketuai Muhammad Zulfri yang juga Ketua Umum Koni Langsa saat ini.

“Di mana pelanggaran ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Bidang Organisasi KONI Pusat, Ibu Atun, bahwa M Zulfri pimpin Koni Langsa dengan melanggar AD/ART KONI Bab IV tentang organisasi bahagian ke 11 tentang rangkap jabatan pimpinan KONI pasal 22 butir 3, Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara KONI Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap jabatan pada organisasi keolahragaan baik secara horizontal maupun vertikal,” terang Sayed.

Sayed juga menambahkan, menurut Ibu Atun surat edaran tersebut benar adanya dan telah disampaikan ke KONI di seluruh Indonesia dimana beliau menjelaskan bahwa edaran ini sebenarnya sejalan dengan himbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditujukan kepada KONI pusat dan Kemenpora.

“Harapan kami agar kasus ini segera di intervensi dan kemudian dibuka ke publik tentang bagaimana proses hukumnya agar semua pihak mengetahui untuk kemudian menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga olah raga independen tersebut dan sebagai bukti nyata kita semua berkomitmen memberantas korupsi,” terangnya Sayed Zahirsyah Almahdaly. [] TN-Red

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.