TamiangNews.com, KARANG BARU -- Bupati Aceh Tamiang saat itu H. Hamdan Sati ST pada tanggal 31 Mei 2016  telah menetapkan status tiga Kampung Persiapan masing-masing Mekar Jaya Kecamatan Rantau, Alur Mentawak Kecamatan Kejuruan Muda dan Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun, yang sekalian pengangkatan 3 (tiga) Pj. Datok Penghulu Kampung Persiapan.

Kegiatan Pemberian Status 3 Kampung Persiapan dan Pengangkatan 3 Pj. Datok Penghulu Kampung Persiapan pada tanggal 31 Mei 2016 yang lalu (Foto : Ist)
Namun sampai berakhirnya masa jabatan Bupati Aceh Tamiang pada tanggal 28 Desember 2017, tanda-tanda untuk menjadi Kampung Defenitif belum juga tampak. Hal ini dikatakan Sugiono  SH juru bicara Aliansi Kampung Persiapan Aceh Tamiang (AKPAT) kepada TamiangNews.com via Whattshap Selasa (02/01).

Menurutnya, pertemuan resmi terakhir kepanitian pada tanggal 6 September 2017 di ruangan Ketua DPRK dengan Ketua DPRK Aceh Tamiang, Komisi A DPRK dan Sekretaris Daerah yang diharapkan dapat menjawab kebuntuan dalam usaha pendefenitifan Kampung juga tidak membuahkan hasil nyata. Begitu juga pada bulan Oktober 2017 ada pertemuan-pertemuan kepanitian kampung dengan Bupati, Asisten 1 dan Kepala BPM yang juga tidak ada membuahkan hasil, terang Sugiono SH.

Jubir AKPAT ini juga menjelaskan, sebagaimana yang diatur UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 8 ayat (5) s/d ayat (8), bahwa Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. 
Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 15
(1) Peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode Desa dari Menteri. (2) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa, jelasnya. 

Sugiono, SH juga menjelaskan bahwa pada tahun 2016 kampung persiapan sudah mendapat nomor  Register yang dikeluarkan oleh Gubenur Aceh, tinggal kode Kampung Defenitif yang kewenangannya ada pada Menteri Dalam Negeri yang belum didapat.

Urusan untuk pendefenitipan Kampung/Desa jika Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang tidak pro-aktif dalam menanyakan ke Gubenur atau ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Kemendageri, tentunya soal kampung akan dingin-dingin saja.

Dalam keterangannya, Sugiono SH juga menepis adanya dugaan motivasi pemekaran kampung karena adanya dana ADD, karena usulan pemekaran ke tiga kampung ini telah dimulai sejak tahun 2006. 

"Jadi tidak benar anggapan sebagian orang yang mengatakan usulan pemekaran kampung motivasinya karena ADD. ADD mulai ada sejak tahun 2015 sedangkan kami memulai usulan pemekaran kampung sejak tahun 2006", ujar Sugiono SH.

Untuk itu, Sugiono yang mewakili dari masyarakat 3 kampung persiapan berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang yang baru dilantik agar dapat mendefenitifkan Kampung yang sudah diawali usulannya sejak tahun 2006. [] TN-W001

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.