TamiangNews.com, LANGSA -- Direktur Eksekutif Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Al Mahdaly menilai Ketua KONI yang saat ini sedang menjabat dalam periode keduanya sengaja mengaburkan dan seperti ingin menjebak anggota Legislatif yang berfungsi dalam penganggaran untuk KONI. Pihaknya mensinyalir sangat banyak permasalahan di KONI Langsa termasuk dugaan mark up pembelian barang dan sarana olahraga yang harganya sangat tinggi.


“Belum lagi adanya cabor-cabor yang tidak jelas kegiatannya namun menghabiskan uang rakyat melalui KONI,” ujar Sayed Zahirsyah Al Mahdaly.

Dirinya mencontohkan, sejumlah cabang olahraga (Cabor) yang terkesan akal-akalan seperti Cabor Softball atau Baseball. Sebab, selama ini masyarakat Kota Langsa tidak pernah melihat warga Langsa bermain Softball. Bahkan tempat latihannya juga tidak ada, hal serupa terjadi juga pada Cabor Layar.

Masalahnya atlet Layar-nya tidak pernah ada, tapi setiap tahun ambil dana pembinaan. Tak ubahnya KONI Langsa hanya kelompok ‘Genk’ berkedok sportifitas Olahraga yang sedang mengerogoti uang rakyat Kota Langsa,” ketusnya sembari menyinggung, belum lagi kasus beli atlet luar daerah untuk Prapora 2017. Contohnya atlet Anggar satu orang didatangkan dari Pulau Jawa, namun hanya mampu meraih perunggu.

KONI Langsa menurut Sayed, telah cacat hukum dan untuk membenahinya perlu perombakan struktur pengurus secara menyeluruh. Dalam hal ini pihaknya akan meminta pertanggungjawaban Tim Formatur penyusunan struktur dan pertanggungjawaban anggaran yang sudah berjalan.

“Ketua KONI terpilih adalah Ketua Tim Formatur. Kita mendesak dia untuk mundur dari jabatan Ketua KONI karena tidak memahami sistem keolahragaan sehingga disangsikan banyak pelanggaran lain dalam kepemimpinannya dan meminta Polisi menyelidiki atas keraguan publik dengan adanya info lain terkait Cabor yang tidak aktif hanya menghabiskan uang pembinaan untuk kepentingan pribadi,” ungkap Sayed.

Lebih lanjut, LSM Gadjah Puteh mempertanyakan anggaran tahun 2017 yang mencapai Rp 3 miliar sebagian besar di plotkan untuk Pra pora, namun tak memberi hasil maksimal justru banyak cabor yang gagal lolos Pra pora dan sebagian dana diduga dipergunakan untuk kegiatan lain hanya memperbanyak pengadaan barang yang tidak relevan dengan Prapora. Ditambah lagi isu semua barang dan cetakan harus melalui satu toko yang notabene milik keluarga Ketua KONI Langsa, yakni saudara Zulfri yang beroperasi dikawasan Tugu Lantas Kota Langsa.

“Apakah cara-cara seperti ini dibenarkan dalam tata kelola uang negara yang harusnya diatur dalam UU Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” sebut Sayed seraya menegaskan, kita mohon aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap semua hal itu.

Meskipun kasusnya sama di banyak koni di indonesia yang kepengurusannya banyak diisi oleh anggota dewan dan  pejabat struktural pemerintahan alias rangkap jabatan, bukan bererti itu dibenarkan, karena tetap saja telah melanggar surat edaran mendagri. [] AtjehUpdate

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.