Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, BANDA ACEH -- Secara pribadi Asrizal Asnawi yang juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sekaligus Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini  tidak sependapat serta mempertanyakan tentang seleksi calon SKPA melalui fit and proper tes, hal ini disampaikannya kepada TamiangNews.com via Whatsapp, Selasa (05/12).



Menurutnya, seseorang yang telah menjadi PNS pasti telah menjalani rangkaian pendidikan yang panjang, mulai dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi, bahkan setelah menjadi PNS harus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) wajib sebelum menduduki jabatan sesuai dengan jenjangnya, meliputi Diklat Pimpinan Tingkat IV, Diklat Pimpinan Tingkat III dan Diklat Pimpinan Tingkat II sebagai syarat wajib bagi jabatan Eselon II atau kepala SKPA.

Yang terpenting juga menurutnya adalah jangan sampai ada penempatan dan pemberian jabatan yang terkesan  dipaksakan atau karbitan, karena ini dapat merugikan dan mematikan karir seorang PNS.

Bahkan menurut Asrizal, jika sistim fit and proper test ini menyeleksi dari sekian banyak pendaftar untuk mengambil 3 (tiga) orang calon yang akan diserahkan kepada gubernur, dan selanjutnya gubernur yang menentukan siapa yang akan menjadi kepala SKPA bersangkutan, itu sama saja dengan tanpa fit and proper tes, karena yang menentukan itu tetap gubernur, bukan tim seleksi yang sifatnya independen. 

Lebih lanjut disebutkan, "Gubernur itu cukup menunjuk orang-orang yang dianggap layak dan memiliki loyalitas terhadap gubernur serta memiliki dan dapat melaksanakan program yang mendukung visi dan misi gubernur dengan sebaik-baiknya, karena di dalam fit and proper test juga tidak menguji loyal tidaknya seorang calon kepala SKPA kepada gubernur", ujarnya.

Asrizal juga berpendapat, untuk pejabat eselon IV dan III tidak perlu ditunjuk oleh gubernur, tapi cukup ditunjuk oleh kepala SKPA karena pejabat eselon IV dan III itu tidak bertanggung jawab langsung kepada gubernur melain kepada kepala SKPA. 

Anggota DPRA yang juga Ketua Fraksi PAN ini juga menyoroti keterlibatan anggota partai politik dalam Tim Seleksi Calon Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang secara aturan dan etika ini sangat bertentangan. [] TN-Red

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.