Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Rekrutmen penjaringan dan penyaringan calon anggota panitia pengawas kecamatan (Panwascam) untuk Pemilhan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Legislatif anggota DPR RI, DPD, DPRA dan DPRK tahun 2019 di Kabupaten Aceh Tamiang ramai peminat.


Hal ini terlihat dari tingginya animo masyarakat setempat yang mendaftarkan diri di sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Aceh Tamiang di Jalan Ir. Juanda Komplek BTN, Satelit Graha, Kampung Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, sejak dibuka pendaftaran 03 November 2017.

Ketua Panitia Kerja (Pokja) Perekrutan Panwascam Kabupaten Aceh Tamiang, Imran, S.E kepada TamiangNews, Jumat (10/11) mengatakan, tingginya minat masyarakat ikut seleksi panwascam membuktikan bahwa kuatnya harapan rakyat tamiang agar Pilpres dan Pileg  2019 berlangsung demokratis, aman dan sukses. 

"Kami mengapresiasi tingginya animo masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan Pilpres dan Pileg di tingkat kecamatan masing-masing. Tetapi proses seleksi tetap berlangsung sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ," kata Imran.

Data yang diperoleh dari sekretariat Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang sampai hari terakhir pendaftaran diketahui jumlah pendaftar sebanyak 390 peserta dengan rincian pendaftar laki-laki sebanyak 265 orang dan perempuan sebanyak 125 orang.

Pendaftar terbanyak berasal dari Kecamatan Karang Baru sebanyak 77 orang. Disusul kecamatan Rantau sebanyak 56 orang, diurutan ketiga, kecamatan Manyak Panyed sebanyak 37 orang. Kemudian Bendahara 34 orang. 

Selanjutnya, Kejuruan Muda 31 orang , kecamatan Kota Kuala Simpang sebanyak 29 orang, Seruway 28 orang, Tamiang Hulu dan Bandar Pusaka masing-masing sebanyak 23 orang, Banda Mulia sebanyak 21 orang, Sekrak sebanyak 19 orang dan kecamatan Tenggulun sebanyak 12 orang.

"Setelah pengumuman kelulusan administrasi, pihaknya akan menerima saran dan tanggapan dari masyarakat terhadap peserta yang lulus administrasi. Terkait apakah mereka terlibat partai politik, tenaga kontrak, pendamping desa dan sejumlah hal lainnya yang tidak dibenarkan dalam aturan menjadi penyelenggara pemilu," ungkap Imran. [] TN-W004

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.