Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, LANGSA -- Meski izin penggunaan lahan Eks Rel milik Kereta Api Indonesia (PT KAI) sepanjang Jalan Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota hingga Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro diduga belum dikantongi pihak Pemko Langsa, namun pembangunan jalan tersebut terus dipacu pengaspalannya.


Sementara informasi yang berkembang menyebutkan bahwa PT KAI hingga saat ini belum mengeluarkan izin atas penggunaan lahan yang sekarang sedang dikerjakan Pemko Langsa tersebut.

Bahkan, konsekuensi dari pembangunan jalan ini, warga yang semula menempati areal eks rel kereta api di PB. Blang Pase hingga Birem Puntong tersebut diungsikan ke Lahan Gampong Timbang Langsa, dikarenakan lahan yang diduduki warga akan dibuat jalan dua jalur.

Pembangunan jalan dua jalur yang bersumber dari  dana Otsus tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2016 lalu senilai Rp 7.266.000.000 dengan pelaksaan proyek PT.Mon Mata Raya dan pada tahun 2017 digelontorkan lagi dana sebesar Rp 6.207.000.000 menggunakan dana otsus dengan pelaksana yang sama.

Secara terpisah, Manager Aset Tanah dan Bangunan Wilayah Perlak, PT KAI, Roby Irmawan, yang ditanya wartawan via selular, Rabu (22/11) membenarkan hingga saat ini Pemko Langsa belum menyelesaikan izin penggunaan lahan PT KAI yang berada di Jalan dua jalur Blang Pase hingga Birem Puntong Kota Langsa.

"Hingga saat ini belum ada penyelesaian izin penggunaan jalan tersebut oleh pihak Pemko Langsa, dimana seharusnya dipenuhi kelengkapan izin baru bisa dipacu pembangunan dimaksud," terang Roby.

Sementara Asisten I Pemko Langsa Bidang Pemerintahan dan Pembangunan, Suriyatno AP MSP, yang ditemui wartawan menyatakan untuk kesekian kalinya Pemko Langsa sudah melayangkan surat ke pihak PT KAI terkait izin penggunaan lahan dimaksud, namun sangat miris hingga saat ini belum diberikan jawaban.

"Pemko Langsa sudah berulang kali menyurati PT. KAI dan belum ada satu surat balasan, seharusnya PT KAI harus mempercepat izin penggunaan lahan jalan rel itu yang kini sudah dipacu proses pengaspalannya untuk mengurai kepadatan pengguna jalan yang kini semangkin padat," jelas Suriyatno

Lanjutnya, berdasarkan ketentuan UU yang berlaku yakni dimana Pemerintah yang sah bisa saja mengambil alih kegunaan lahan dimaksud demi kepentingan masyarakat.

"Seharusnya PT.KAI juga dalam hal ini jangan hanya melihat sisi mencari keuntungan saja tapi lebih melihat kepentingan masyarakat umum," tegas Asisten I ini.

Menanggapi polemik tersebut Ketua DPC LSM Perintis, Zulfadli, menyarankan Pemko Langsa harus melakukan proses Administrasi secara Profesional untuk melegalkan areal pembangunan jalan dua jalur tersebut supaya tidak menjadi perkara hukum dikemudian hari.

"Kita berharap Pemerintah Kota Langsa bisa mentaati ketentuan izin dari PT.KAI sebelumnya nantinya akan berurusan dengan hukum dan tidak ada pihak yang dirugikan," tegas Zulfadli. [] TN-W007

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.