Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Pengajuan Biaya Operasional Kegiatan (BOK) untuk sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Aceh Tamiang, pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten – Perubahan (APBK–P) 2017, dikabarkan ditolak oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupten (DPRK) setempat, Jumat (3/11).


Akibatnya, sejumlah SKPK kini terancam, karena dikhawatirkan tidak maksimal dalam  menjalankan tugas pemerintahan terutama dalam pelayanan untuk kepentingan masyarakat.

Ditolaknya pengajuan BOK itu, dikabarkan juga adanya dugaan unsur "balas dendam" yang dilakulan pihak legislatif, karena pada APBK murni 2017, sejumlah kegiatan aspirasi dewan Aceh Tamiang, “dirampas” oleh pihak eksekutif.

Sehingga di dalam pembahasan ABPK – P 2017, kegiatan aspirasi dewan dikabarkan lebih diprotitaskan untuk disahkan. Menurut sebuah sumber di SKPK mengatakan, BOK tersebut meliputi Alat Tulis Kantor (ATK), biaya listrik, biaya untuk air, dan wifi, serta biaya perjalanan dinas ke luar kota, yang kesemuanya itu hanya diberikan Rp 50 juta oleh pihak dewan, sedangkan pengajuan yang dibuat oleh pihak SKPK lebih dari Rp 50 juta tidak disetujui oleh pihak DPRK setempat.

”Bagiamana kami bisa bekerja maksimal, kalau BOK pun pihak dewan yang menentukan dengan nilai anggaran tidak mencukupi bagi BOK SKPK, sementar untuk aspirasi besar–besar. Untuk anggaran kepentingan dewan dibengkakkan, sedangkan untuk anggaran kami dibuat minim, ni kan mau menang sendiri namanya,” cetus sumber.

Bila pengajuan pihak SKPK terkait diatas tetap juga tidak dikebiri oleh dewan, lanjut Sumber, dirinya memastikan aktifitas di SKPK tidak berjalan maksimal, karena dikhawatirkan akan berkurangnya semangat pegawai yang mau berkerja menyelesaikan tugas–tugasnya untuk kepentingan pemerintah maupun dalam pelayanan kepada publik. [] TN-W007

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.