Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Lima warga yang mengatasnamakan forum masyarakat peduli Kampung Perdamaian mendatangi Kantor DPRK Aceh Tamiang untuk melaporkan pengelolaan dana desa kampung mereka yang dinilai tidak transparan.

Kedatangan kelima warga Perdamaian Kecamatan Kota Kuala Simpang tersebut diterima langsung oleh ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon dan didampingi oleh ketua Komisi A Ismail di ruang Komisi A sekitar jam 16.00 WIB Sore, Selasa (3/10).

‎"Kami sebagai warga Kampung Perdamaian tidak pernah diundang oleh datok saat musyawarah desa dan rapat laporan pertanggungjawaban dana desa. Seharusnya datok mengundang kami sebagai warga, karena kami juga ingin tahu tentang pengelolaan dana desa", kata Syafruddin Buhfa.

Syafruddin mengatakan, seharusnya Datok Penghulu transparan dalam mengelola dana desa. Karena masyarakat punya peran mengawal proses pengelolaan dana desa.

Adapun sejumlah kejanggalan yang dinilai tidak transparan yakni, tentang pembangunan paving block, pengelolaan BUMK dan keberadaan aset desa.

Syafruddin menilai paving block di kampungnya masih layak dipergunakan, namun dibongkar dan dibangun lain oleh datok penghulu tanpa melalui proses musyawarah. Selain itu, kata Syafruddin siapa yang mengelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) juga tidak jelas. Kemudian mengenai aset desa juga tidak tahu keberadaanya.

Seharusnya yang perlu dibangun, kata Syafruddin tempat penampungan air. Karena di desa mereka lorongnya sempit-sempit sehingga kalau terjadi musibah kebakaran mobil pemadam tidak bisa masuk.

"Seharusnya itu yang harus diperhatikan, bukan bangun proyek yang kurang bermanfaat bagi masyarakat", kata Syafruddin.

Syafruddin mengaku sudah melaporkan dana desa yang dikelola tidak transparan tersebut kepada Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) kampung mereka. Namun ketua MDSK terkesan mengelak dengan alasan ada rapat.

"Sudah dua kali kami ingin laporkan ke MDSK, tapi ketuanya berdalih ingin mengikuti rapat", ‎kata Syafruddin.

Menanggapi laporan masyarakat tersebut, Ketua Komisi A Ismail berjanji akan memanggil Datok Penghulu, MDSK dan Camat Kota Kuala Simpang guna meminta keterangan tentang laporan tersebut.

Sementara Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon juga berjanji ‎akan memanggil kembali masyarakat yang membuat laporan setelah melakukan pertemuan dengan Datok, MDSK dan Camat.

Di tempat terpisah, Datok Penghulu Kampung Perdamaian M. Husin Dawod ketika dikonfirmasi TamiangNews membatah tudingan bahwa pihaknya tidak mengundang lima masyarakat tersebut saat musyawarah desa dan rapat pertanggungjawaban dana desa.

"Saya sudah sampaikan pesan kepada kepala-kepala dusun (kadus) untuk mengundang 20 orang tiap dusun untuk menghadiri musyawarah dusun dan rapat pertanggungjawaban dana desa. Mungkin dalam 20 orang tersebut di dalamnya tidak masuk mereka, karena yang menentukan siapa-siapa aja yang diundang adalah kepala dusun", kata Datok.

Mengenai paving blokc, kata Datok, kondisinya memang sudah tidak layak lagi dan paving blovk tersebut dibangun pada tahun 2010. Saat musim hujan airnya tergenang, sebab itulah paving block tersebut dibongkar dan dibangun baru melalui Alokasi Dana Desa tahun 2017.

"Terkait pengelola BUMK sudah diumumkan dalam rapat. BUMK Perdamaian saat ini diketuai oleh Jamal yang terpilih berdasarkan musyawarah. Sedangkan mengenai aset desa saat ini sedang didata dan akan dilaporkan ke BPKD Aceh Tamiang", jelas M. Husin Dawod. [] TN-W004 (M. Hendra Vramenia)

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.