Dilihat 0 kali

[caption id="attachment_14598" align="aligncenter" width="640"] ?[/caption]

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Setelah dibentuk dan disahkan melaui rapat paripurna dewan,tim Panitia Khusus (Pansus) K2 langsung bekerja dengan memanggil kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (5/10).

"Hari pertama ,tim pansus K2 memanggil kepala BKPSDM dan staf untuk dimintai keterangan terkait dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat, terhadap 84 guru honorer Kategori 2 (K2) yang sudah lulus tes CPNS ," ungkap Ketua Tim Pansus K2 Ismail .

Menurut Ismail setelah memanggil kepala BPKSDM,selanjutnya tim pada hari ini akan melakukan kunjungan ke kantor BKPSDM untuk memeriksa beberapa dokumen terkait persoalan ini.

"Hari ini ,Jumat (6/10) seluruh tim pansus K2 akan berkunjung ke kantor BPKSDM untuk memeriksa beberapa dokumen dan setelah ini, upaya selanjutnya yang akan dilakukan tim pansus yakni memanggil 15 orang tenaga honorer dari UPTD Manyak Panyed yang beberapa waktu lalu mengadu ke dewan," ungkapnya.

Ismail menambahkan pembentukan Pansus ini berdasarkan laporan tenaga honorer yang mengadu ke dewan beberapa waktu lalu.

Pungli tersebut sangat merugikan mereka, karenanya semua anggota DPRK Aceh Tamiang pun sepakat membentuk Pansus, di samping adanya data lain terkait CPNS yang diberikan kepada dewan.

Pungli ini terjadi tahun lalu, setelah 672 tenaga honorer K2 di Aceh Tamiang mengikuti tes CPNS, dan 500 orang lebih dinyatakan lulus.

Namun dari jumlah yang lulus tersebut, sebanyak 116 orang sampai saat ini belum keluar Nomor Induk Pegawai (NIP) karena terbentur dengan status bekerja di sekolah swasta.

Tak terima dengan kebijakan ini, mereka pun membuat pertemuan dan membentuk perkumpulan tenaga honorer K2 di setiap kecamatan. Mereka berjuang agar bisa menjadi PNS selama dua tahun lebih, termasuk mengurus hingga ke BKN RI.

“Situasi ini, diduga dimanfaatkan oknum BKPSDM Tamiang untuk melakukan pengutan liar kepada tenaga honorer K2 ini dengan alasan untuk biaya pengurusan NIP seperti yang mereka perjuangkan.

Namun sampai saat ini mereka belum juga menjadi PNS. Saat ini, nasib mereka terkatung-katung. Lulus PNS, tapi NIP tidak keluar,” ujar Ismail. [] TN-W004

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.