Dilihat 0 kali

Oleh : Husaini *)

Saat membicarakan soal per-kelapa sawit-an di Aceh Tamiang, hal yang tidak pernah absen diucapkan oleh sebagian pihak adalah bahwa kelapa sawit memiliki sejarah yang panjang di Aceh. Di Indonesia wilayah pertama kali yang memulai perkebunan kelapa sawit berada di wilayah Aceh. Dan Aceh Tamiang adalah lokasi tepatnya. Dasar itu juga yang kemudian digunakan alasan bahwa tidak mungkin keberadaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang dipersoalkan. Situasi perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang tidak bisa disamakan dengan wilayah lain di Aceh, apalagi di propinsi lain.

Sisi lain, memang situasi perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang saat ini begitu luar biasa. Bahkan Wakil Bupati Aceh Tamiang, Drs. Iskandar Zulkarnain pernah mengatakan bahwa pemerintah Aceh Tamiang saat ini mengalami kesulitan dalam usaha pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dikarenakan mayoritas tanah di Aceh Tamiang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) terutama HGU perkebunan kelapa sawit (Serambi Indonesia, 08/04/2016).

Kontribusinya Terhadap Pembangunan Daerah

Kita semua hampir tidak pernah mendengar informasi tentang data yang actual terkait dengan sejauhmana kontribusi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang terhadap pembangunan daerah. Pertanyaan konkrit yang juga tidak perhan ada jawabannya misalnya: berapa besar kontribusi perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tamiang. Semua jawaban yang keluar selalu absurd.

Pertanyaan tentang hal itu selalu dijawab dengan bahwa keberadaan perkebunan kelapa sawit memberi kontribusi terhadap ekonomi masyarakat. Masyarakat bisa bekerja menjadi buruh perkebunan kelapa sawit.

Namun demikian, Bupati Aceh Tamiang, Hamdan Sati pernah mengakui bahwa sesungguhnya perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang tidak memiliki kontribusi yang berarti bagi perkembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Tamiang. Buktinya angka kemiskinan di Aceh Tamiang masih berada pada posisi diatas rata-rata nasional. Kalau rata-rata nasional hanya 11 persen, di Aceh Tamiang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) berada pada 15 persen (Kompas, 16/04/2016).

Keterangan yang disampaikan salah seorang staf Bappeda Aceh Tamiang dalam kegiatan dengar pendapat soal perkebunan kelapa sawit antara Aliansi LSM Peduli Lingkungan Aceh Tamiang dengan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten (DPRK) di Kantor DPRK Aceh Tamiang (08/06/2017) juga menyampaikan bahwa justru desa-desa yang tergolong miskin dan terbelakang di Aceh Tamiang adalah desa-desa yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit.

Hal lain yang mengemuka dalam acara dengar pendapat tersebut adalah soal bagaimana jika terjadi berbagai kerusakan infrastruktur dan ancaman bencana yang berada diwilayah perkebunan kelapa sawit selalu menjadi tanggungjawab pemerintah, kontribusi perusahaan perkebunan sangat minim.

Beberapa Dampak (Negatif) yang Nyata

Luas perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang sudah dianggap telah mempersempit zona pemukiman dan penghidupan masyarakat. Perkebunan kelapa sawit telah menimbulkan konflik pertanahan yang tak kunjung usai. Beberapa contoh, perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang yang mengalami persoalan dengan masyarakat adalah PT. Rapala, PT. Seumadam, PT. Parasawita, PT. Sinar Kaloy Perkasa, PT. MPLI dan masih banyak yang lainnya.

Sisi lain, persoalan krisi air bersih di desa-desa yang berada di kawasan perkebunan kelapa sawit juga semakin hari semakin menggunung. Desa-desa yang pada awalnya memiliki mata air sebagai sumber air bersih dan air untuk pertanian, tiba-tiba mengalami bencana kekeringan dan krisis air setelah desa mereka dikepung perkebunan kelapa sawit. (Serambi Indonesia, 14/03/2015)

Luasnya alihfungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit juga berdampak pada semakin seringnya terjadi banjir di Sungai Tamiang. Meskipun banjir yang sering terjadi tidak sehebat banjir bandang tahun 2016, namun frekwensi banjir yang terus meningkat berdampak pada kerugian dan gangguan serius bagi kehidupan masyarakat.

Hingga saat ini semua permasalahan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Aceh Tamiang. Aliansi LSM Peduli Lingkungan Aceh Tamiang, sudah sejak pertengahan tahun 2016 mengusulkan jeda ijin hak guna usaha (HGU) perkebunan kepala sawit di Aceh Tamiang. Substansi dari usulan jeda ijin tersebut adalah adanya proses review dan evaluasi yang mengarah pada perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang. Namun demikian, melalui berbagai proses usulan tersebut tidak mendapatkan respon positif oleh birokrasi pemerintah Aceh Tamiang tanpa alasan yang jelas.

Persoalan ini berpeluang menjadi bom waktu jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Bupati terpilih Aceh Tamiang periode 2017-2022 yang rencananya akan dilantik Bulan Desember 2017 nanti, perlu memasukkan agenda penertiban situasi perkebunan kelapa sawit ini sebagai salah satu agenda utama dalam periode kepemimpinannya, untuk mendukung proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Tamiang.

*) Husaini (Bekerja untuk Yayasan SHEEP Indonesia Wilayah Aceh, Tinggal di Aceh Tamiang, Email: insahu977@gmail.com)

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.