Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Pimpinan DPRK dan Komisi A DPRK Aceh Tamiang telah mengeluarkan hasil peninjauan lapangan terkait permasalah ADD Kampung Balai Kecamatan bendahara. Peninjauan ke lapangan yang dilakukan Komisi A DPRK Aceh Tamiang tersebut terkait Kegiatan Pengadaan Bibit Belut TA 2016.

Pasca Pansus yang dilakukan Pimpinan DPRK dan Komisi A DPRK Aceh Tamiang pada hari Kamis tanggal (03/08) yang lalu DPRK Aceh Tamiang mengeluarkan hasil peninjauan lapangan Senin (14/08) dalam bentuk rekomendasi.

Adapun beberapa point yang direkomendasikan diantaranya :

1) Program budidaya belut tahun 2016 di Kampung Balai dan Kampung Tumpok Tengah Kecamatan Bendahara diduga fiktif karena ketika pembongkaran drum yang digunakan untuk memelihara belut satu ekor bibit belut pun tidak ditemukan, kemudian ketika Ketua DPRK dan Ketua Komisi A meminta agar Datok Penghulu dapat menunjukan satu drum saja yang berisi belut, tetapi Datok penghulu tidak dapat menunjukan drum yang berisi belut.

2) Program budidaya belut tahun 2016 seharusnya program tersebut diselesaikan pada tahun 2016 tetapi program tersebut belum diselesaikan pada tahun 2017. Pimpinan DPRK dan Komisi A DPRK Aceh Tamiang meminta kepada BPM dan Inspektorat untuk turun ke lapangan untuk memeriksa program budidaya belut karena program tersebut diduga fiktif dan merugikan uang negara.

3) Pimpinanan DPRK dan Komisi A DPRK meminta kepada BPM dan Inspektorat segera menindaklanjuti program budidaya belut tahun 2016 di Kampung Balai dan Kampung Tumpok Tengah Kecamatan Bendahara yang diduga fiktif dan merugikan uang negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua Komisi A DPRK Aceh Tamiang Ismail (foto) ketika ditemui awak media mengatakan, “Hasil peninjauan lapangan ini akan kami kirimkan ke Bupati Aceh Tamiang dan akan ditembuskan ke Polres sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukan proses selanjutnya”, ujar Ketua Komisi A DPRK.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi A DPRK Aceh Tamiang Muhammad Nuh dan mengatakan, “benar apa yang disampaikan Ketua Komisi A dan kami hanya bisa mengeluarkan rekomendasi hasil peninjauan lapangan, kalau perkara keputusan itu nanti kita serahkan ke Bupati Aceh Tamiang”, tutup Sekretaris Komisi A DPRK. [] TN-W012

Comments
1 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.