Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Datok Penghulu Kampung Balai Kecamatan Bendahara, Pimpinan DPRK beserta Komisi A DPRK Aceh Tamiang melakukan Pansus, Kamis (03/08).

Pansus ini dilaksanakan atas adanya laporan dari Pemuda dan Masyarakat Anti Penindasan Kampung Balai dalam bentuk surat pengaduan masyarakat yang dilayangkan kepada Bupati Aceh Tamiang tanggal 10 Juli 2017 yang lalu tembusannya disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, DPRK, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), dan seluruh unsur Muspika yang belum mendapat respon positif.

Dalam rombongan pansus terdiri Fadlon (Ketua DPRK), Juanda (Wakil Ketua DPRK), Ismail (Ketua Komisi A), Muhammad Nuh (Anggota Komisi A), Sugiono Iskandar (Anggota Komisi A), Ngatiyem (Anggota Komisi A) serta perwakilan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam pansus yang dipimpin Fadlon Ketua DPRK Aceh Tamiang ini mereka melihat langsung Drum yang direncanakan sebagai tempat budi daya belut dan mencoba membongkar apakah benar bahwa di dalam drum yang berisikan pupuk tersebut telah ada belut atau tidak untuk membuktikan kepada masyarakat yang hadir menyaksikan.

Dan ternyata benar adanya bahwa bibit bibit belut tidak ada dalam drum tersebut. Mendapati hal ini terjadilah dialog antara masyarakat kepada datok penghulu sehingga tanya jawabpun berlangsung dan sempat menimbulkan suasana tegang.

Bagaimana tidak budidaya belut yang dianggarkan di ADD tahun 2016 tersebut tidak terealisasi hingga Agustus 2017 ini sehingga masyarakat Kampung Balai yang terlihat emosi melihat Datok Penghulu Kampung Balai Abdul Wahid, yang tak bertanggung jawab atas apa yang sudah di rencanakan.

Fadlon didampingi Ismail DPRK Aceh Tamiang mencoba menenangkan keadaan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Saya berharap masyarakat bisa tenang dan bisa sabar menunggu hasil pansus ini karena temuan ini perlu kami tinjau ulang kembali", ujar Ketua DPRK.

Hal senada juga dikatakan Ketua Komosi A DPRK Ismail, "kami dari DPRK akan menindak tegas oknum yang bermain dengan ADD di Kampung Balai ini dan saya harap masyarakat bisa bersabar", ujar Ketua Komisi A DPRK.

Camat Bendahara Ibnu Hajar, SE tampak tidak hadir pada Pansus yang dilakukan DPRK Aceh Tamiang, padahal Camat merupakan atasan dari para datok di wilayah Kecamatan Bendahara, sangat disayangkan disaat bawahannya bermasalah Camat tidak hadir untuk memberikan komentar kepada pansus terkait permasalahan ADD tersebut. [] TN-W007/TN-W012

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.