Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, LANGSA -- Sebuah gugatan perdata atas dugaan penguasaan tanah hak milik warga telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Langsa dengan tergugat Walikota Langsa. Tanah tersebut kini dipergunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Gugatan perdata yang sudah terdaftar di PN Langsa registrasi Nomor 5/pdt.G/2017/pn.lgsa tergugat Walikota Langsa Usman Abdullah dalam perkara dugaan penyerobotan tanah hak milik Syarifudin pemegang sertifikat nomor 14/2005 tanggal 27 Agustus 2005 pbt seluas 100.278 M2 di Gampong Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Timur ini merupakan pemaksaan kehendak yang menciptakan pencitraan buruk terhadap pemerintah Kota Langsa oleh masyarakat. Demikian disebutkan dalam Press Relis Lembaga Pengawasan dan Advokasi Publik RI (LPAP-RI) yang disampaikan kepada media ini Rabu (02/08).

Dalam rilisnya Ibnu Hajar SH menjelaskan, "hasil penelitian yang telah dilakukan oleh aktivis LPAP-RI bahwa terdapat indikasi kejanggalan terhadap prosedur pembangunan TPA dari aspek penetapan lokasi dan hampir secara keseluruhan terhadap semua pengadaan barang dan jasa di masa kepemerintahan Usman Abdullah.SE selaku Walikota Langsa.

Ibnu Hajar juga menjelaskan, "apabila dalam jangka lima tahun ke depan, praktek pungutan liar komisi/fee pada pengadaan barang dan jasa itu terus berlanjut dan semakin meningkat, maka Kota Langsa akan menjadi ajang pestanya koruptor berjamaah yang menguntungkan oknum Walikota Langsa dan jajarannya yang terlibat secara melawan hukum".

Untuk itu LPAP-RI sesuai hasil rapat Dewan Pengurus Harian akan menyurati Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan selaku pengendali/penanggungjawab satuan tugas sapu bersih pungutan liar pusat untuk melakukan perlakuan khusus terhadap dugaan pungutan liar komisi/fee terhadap pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan kota Langsa, sesuai yang diamanatkan dalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, ujar Ibnu Hajar

"Kami menginginkan Walikota Langsa dan jajarannya untuk dapat berlaku jujur, adil, ikhlas dan penuh pengabdian secara tulus dalam menjalankan roda kepemerintahan kota Langsa sesuai sumpahnya pada saat dilantik untuk menjabat, tanpa melakukan pungutan liar komisi pengadaan barang dan jasa, birokrat Pemerintah Kota Langsa harus bersih sesuai Syariah Islam, dan kami minta untuk mempertahankan sumpah jabatan untuk berlaku adil dan benar-benar bersih tanpa korupsi", pungkas Ibnu Hajar lagi. [] TN-W007, foto : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.