Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Indikasi permainan oknum tertentu di BPKD terkait pembelian sejumlah suku cadang alat berat mulai terkuak. Mulai dari tidak transparannya pengorderan barang sampai pada pembelian sparepart tersebut didoorsmer Marwah Jalan S. Parman No 246 yang notabene masih ada hubungannya dengan usaha keluarga kepala BPKD Aceh Tamiang.

Padahal sangat jelas doorsmeer Marwah itu baru memiliki perpanjangan izin Reprasi dan Perawatan Mobil (menjual Oli ) pada tahun 2017 dengan izin SITU No 503/DPMPTSP/SITU/0252/2017 setelah sebelumnya kepemilikan Doorsmer Marwah itu diganti atas nama Amiruddinsyah. Sedangkan pemilik sebelumnya atas nama Drs. H. Abdullah sejak tahun 2007 sampai Nopember 2016.

Karena selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2016 baru ada pengalihan bengkel tersebut ketangan Amiruddinsyah.

Indikasi terselubung lainnya, pengorderan sejumlah alat-alat berat itu dibengkel Marwah tidak memiliki standar yang jelas hanya berupa laporan Pelaksanaan Anggaran Belanja langsung Program dan perkegiatan satuan kerja perangkat daerah.

Sebagai contoh belanja pengantian Suku Cadang sejumlah 326.900.000,00 pada no rekening 5.2.2.05.02 tanpa merincikan suku cadang yang dibeli.

Namun pada kode rekening 5.2.2.05.03 belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas tertera sejumlah 95.000.000,-.

Anehnya lagi, pembelian sejumlah alat berat tersebut jelas-jelas di order di Doorsmer Marwah yang tidak memiliki kapasitas untuk menjadi rekanan maupun memiliki izin pengadaan alat-alat berat. Tetapi kenyataannya Doorsmer tersebut justru dijadikan pihak kedua.

Parahnya lagi pihak kedua justru mengorder lagi ke pihak ke III (Sumateraa Motor) dan Sumatera Motor sebagai toko penyedia barang tentunya mengorder lagi ke pihak lain.

Berbelitnya pembelian sejumlah suku cadang alat berat ini, tentunya memungkinkan terjadinya kerugian negara, dikarenakan cukup banyaknya para pihak yang terlibat dalam jasa pengorderan barang tersebut.

Bisa bisa harga pembelian suku cadang tersebut di mark-up karena harus memberi fee bagi penyedia jasa.

Alih-alih alasannya kata kepala UPTD Alat Berat Alimin Ichsan, ST mengapa diorder di Doorsmer Marwah karena bisa hutang.

Hasil investigasi Wartawan beberapa bulan ini, ternyata Doorsmer Marwah yang SIUP-nya tidak diperpanjang sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai 30 mei 2017.

Sementara pengorderan barang alat-alat berat tersebut di pesan sampai tanggal 6 September 2016. Hal ini jelas melanggar ketentuan pembelian barang ke penyedia yang tidak memperpanjang SIUPnya selama lima tahun.

Anehnya mengapa pembelian sparepart alat berat tersebut tetap di lakukan pembeliannya di Doorsmer Marwah.

Sementara itu Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh Sayed Zahirsyah Al Mahdaly Senin (28/8) menegaskan hal tersebut sudah menyaalahi aturan perataruran Menteri Keuangan RI.

“Dasar pembelian sejumlah alat berat tersebut di Doorsmer Marwah itu apa. Petunjuk Tehnis dan Juklaknya apa? Apa lagi barang yang diorder itu mencapai ratusan juta rupiah. Jelas ini penyalahgunaan wewenang yang mengangkangi Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia tentang tata cara penggunaan anggaran daerah.”

Lebih lanjut dikatakan Sayed dalam pengadaan sparepart ini, terindikasi adanya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok dengan mengabaikan aturan yang ada.

Isu-yang beredar terkait pengadaan alat berat di UPTD Alat Berat Kabupaten Aceh Tamiang, kini memasuki tahap baru. Sejumlah pejabat di BPKD akan dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Negeri Banda Aceh.

Sementara itu Kepala BPKD Aceh Tamiang Drs. H. Abdullah saat dimintai keterangannya Senin (28/8) melalui Handphone selular tidak diangkat . [] TN-W004

Teks Photo: Inilaah Doorsmer Marwah Tempat Pembelian Suku Cadang alat Berat (TamiangNews :M.Hendra Vramenia )

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.