Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Serikat pekerja sektor perkebunan terbesar di Aceh kecewa atas sikap Kementerian Tenagakerja dan Dinas Tenaga Kerja Aceh yang tidak melibatkan dalam Supervisi dewan pengupahan Nasional, dewan pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja di Grand Naggroe, Banda Aceh pada tanggal 11 dan 12 Agustus 2017 baru baru ini.

Ujung ujungya, segenap Pengurus Cabang Aceh Tamiang, Pengurus dan pengurus unit kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPPP-SPSI) Kabupaten Aceh Tamiang menyampaikan rasa keberatannya. Kedatangan pengurus serikat dimaksud juga didampingi sejumlah pengurus LSM Buruh Mandiri.

Para pengurus serikat pekerja perkebunan tersebut mendatangi dan menemui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat guna mempertanyakan pihaknya tidak dilibatkan oleh Kementerian dan Disnakertrans Provinsi Aceh dalam acara yang menyangkut dewan pengupahan Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota.

Padahal pihak serikat pekerja dimaksud merupakan salahsatu serikat pekerja terbesar di Aceh yang cakupannya berada diberbagai daerah Kabupaten/Kota di Aceh, sehingga menyebabkan terpicunya munculnya komplain ditubuh Serikat pekerja FSPPP-SPSI Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tamiang.

"Kenapa tidak diundang, memangnya apakah kita yang disini ini masuk wilayah Sumatera Utara, ini perlu dipertanyakan," kata Kadisnakertrans Kabupaten Aceh Tamiang, Yusbar saat menerima kedatangan pengurus serikat tersebut, Senin (14/8/2017).

Yusbar menyebutkan, Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah terbesar di Aceh yang banyak ditemukan perusahaan-perusahaan berskala besar dan kecil yang bergerak dibidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit (PKS) serta terbanyak penduduknya yang bermatapencaharian sebagai buruh. Dan mayotitas tergabung dalam wadah SPPP-SPSI. Aceh Tamiang juga telah memiliki LKS tripartit yang pembentukannya dilakukan dua tahun lalu.

Bahkan kata Yusbar, FSPPP-SPSI Kabupaten Aceh Tamiang dikenal sebagai serikat pekerja paling aksis dan getol melakukan gebrakan pembelaan terhadap kaum buruh yang tertindas oleh pengusaha perkebunan dan PKS.

Yusbar yang didampingi Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Supriyanto mengaku pihaknya tidak ada menerima surat dari Disnakermobduk Aceh terkait penyelenggaraan kegiatan pertemuan antara Kementerian tenagakerja, Disnakermobduk Aceh, Dewan pengupahan Aceh dan sejumlah serikat pekerja yang ada di Aceh.

"Saya akan membuat surat yang isinya merasa keberatan atas kejadian ini kepada Dinas tenagakerja Aceh dengan tembusan ke-Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta," ujar Ketua Pengurus Cabang FSPPP-SPSI kabupaten Aceh Tamiang, Tedi Irawan saat dikonfirmasi TamiangNews.

Hal itu kata Tedi untuk mencegah agar halsama tidak terulang kembali dan untuk mencegah prasangka buruk dari segenap PUK yang dibawahinya. [] TN-W013

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.