Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, LHOKSEUMAWE -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe, Selasa (1/8) sore mengeksekusi (menahan) Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lhokseumawe, Helma Faidar, ke Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas II Lhokseumawe.

Helma harus menjalani hukuman penjara selama setahun karena menjadi terpidana dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun 2011 di Dinas Kesehatan (Dinkes) Lhokseumawe.

Saat itu, Helma menjabat sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) di BPKAD (dulu bernama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau DPKAD) setempat. Kejari mengeksekusi Helma karena perkara tersebut sudah ada putusan bekekuatan hukum tetap (inkracht) dari Mahkamah Agung (MA).

Untuk diketahui, pada tahun 2011 Pemko Lhokseumawe melalui Dinas Kesehatan melakukan pengadaan alkes senilai Rp 4,8 miliar. Memasuki tahun 2013, Kejari Lhokseumawe mulai mengusut pengadaan tersebut karena ada indikasi korupsi.

Sebab, seluruh dana telah dicairkan, namun pengadaan alkes diduga tak tuntas 100 persen. Bahkan, hasil audit BPKP menyatakan ada kerugian negara sebesar Rp 3,5 miliar.

Dalam proses di kejaksaan, ditetapkan tiga tersangka yaitu Kadis Kesehatan Lhokseumawe, Sarjani, kontraktor pelaksana proyek, Husaini, dan BUD BPKAD Lhokseumawe, Helma.

Pada persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, awal 2014, ketiga terdakwa masing-masing divionis setahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan.

Selanjutnya, kasus ini sempat banding di Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh. Putusan yang keluar September 2014, PT menguatkan putusan Pengadilan Tipikor. Upaya hukum lanjutan yakni kasasi ke MA.

“Putusan kasasi yang baru turun dan kita terima dua hari lalu untuk Helma. Putusannya menguatkan putusan PT. Sedangkan untuk dua tervonis lagi masih dalam proses di MA,” ujar Kajari Lhokseumawe, Mukhlis, melalui Kasi Pidsus Syaiful Amri, kemarin.

Menurut Syaiful, Helma terjerat dalam kasus ini karena mengeluarkan SP2D untuk pencarian dana 100 persen, padahal administrasinya belum lengkap seperti tanda bukti serahterima barang.

“Helma tadi (kemarin siang-red) kita jemput ke kantornya, lalu dibawa ke kejari dan kemudian diantar ke LP untuk menjalani hukuman selama setahun,” jelasnya.

Muzakkir SH, Kuasa Hukum Helma, menjelaskan, setelah ada hasil putusan dari pengadilan tinggi (PT) Banda Aceh, pihaknya mangajukan kasasi.

“Meski belum menerima salinan putusan MA, pada intinya kita terima hasil kasasi tersebut seperti yang disampaikan oleh pihak kejaksaan. Kita juga tidak ada rencana untuk mengajukan peninjauan kembali (PK),” ungkap Muzakkir. [] tribunnews.com, foto : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.