Dilihat 0 kali

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) bukan hal yang baru di Provinsi Aceh terkhusus di Kabupaten Aceh Tamiang saat ini. BUMK sudah mulai ada di Provinsi Aceh sejak tahun 2010 melalui Program Nasional Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd), dan di Kabupaten Aceh Tamiang saat ini terdapat 216 Badan Usaha milik Kampung (BUMK).

Pasca berakhirnya PNPM-MPd tahun 2014 maka BUMK dikelola langsung oleh desa sebagai sebuah wadah untuk menampung serta membuka peluang kerja bagi masyarakat yang ada di setiap desa.

Pasca beralihnya PNPM-MPd ke program Alokasi Dana Desa (ADD) ditahun 2015 maka semakin terbukanya peluang untuk menumbuh kembangkan potensi ekonomi yang ada di setiap desa.

Terkhusus di Aceh Tamiang berdasarkan informasi yang dihimpun TamiangNews.com hampir seluruh BUMK sudah mempunyai aset dan modal yang dikucurkan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten melalui PNPM-MPd mulai tahun 2010-2014 dengan berbagai bentuk aset dan usaha sudah dimiliki dan tumbuh berkembang menjadi pendapatan asli disetiap Desa.

Memasuki awal tahun 2015 keluarlah sebuah kebijakan berupa UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa atau yang biasa disebut ADD, dan hingga saat ini pada tahun 2017 ADD semakin bertambah dengan tujuan membangun desa dengan memberdayakan masyarakat desa sebagai pelaku utama.

Akan tetapi ADD banyak digunakan sebagai pembangunan fisik semata dengan tidak diimbangi dengan peningkatan perekonomian berbasis desa, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam konteks membangun sebuah desa.

Sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PERMENDES) Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapat asli desa meliputi : 1)Kegiatan usaha penyewaan, 2) Kegiatan usaha perantara, 3) Kegiatan perdagangan, 4) Kegiatan usaha bersama yang dimaknai bahwa desa punya peluang besar untuk mengurangi pengangguran bagi setiap masyarakatnya di tengah keadaan ekonomi global saat ini.

UU Nomor 6 tahun 2014 melalui program ADD nya merupakan salah satu program jitu yang dikeluarkan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan dijalankan di era Jokowi saat ini dan ini merupakan kesempatan untuk desa mengembangkan usaha demi menumbuhkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga bisa mengurangi pengangguran yang terus bertumbuh disetiap tahunnya sesuai klasifikasi usia.

Pada tahun anggaran 2017 ini terbit sebuah kebijakan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang salah satunya adalah desa dapat mengembangkan Badan usaha Milik Kampung (BUMK) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMKBersama), Embung, produk unggulan desa atau kawasan berbasis desa dan sarana olahraga.

Pasca terbitnya PERMENDES Nomor 4 Tahun 2017, BUMK memiliki kesempatan untuk membuka akses usaha setidak nya 50 % Dana Sharing Provinsi Aceh bisa digunakan untuk permodalan BUMK yang bisa dijalankan untuk menumbuhkan pendapatan masyarakat desa sehingga bisa berdampak positif bagi lingkungan yang ada di masing-masing desa.

Oleh sebab itu perlunya peran aktif pemerintah kabupaten Aceh Tamiang untuk memantau dan mengembangkan setiap potensi-potensi berbasis lokal yang ada di 216 desa. [] Abdul Rozzaq Mubaroq

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.