Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, BANDA ACEH -- Pemko Banda Aceh segera membentuk polisi sampah untuk mengawasi kebersihan sampah di ibu kota Provinsi Aceh itu. Keberadaan polisi sampah nantinya untuk memastikan bahwa setiap harinya sampah yang ada di lingkungan masyarakat diangkut petugas.

Hal itu disampaikan Wali Kota Banda Aceh, H Aminullah Usman SE Ak MM, didampingi Wakil Wali Kota, Zainal Arifin, saat berkunjung ke Kantor Harian Serambi Indonesia di Meunasah Manyang, Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (1/8). Keduanya diterima Pemimpin Umum Serambi Indonesia, H Sjamsul Kahar beserta sejumlah redaktur.

Aminullah mengatakan, dalam menjaga kebersihan Kota Banda Aceh, melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh akan diluncurkan tiga program kebersihan yaitu, polisi sampah, patroli sampah, dan informasi sampah.

Ia menjelaskan, polisi sampah akan direkrut dari sebagian anggota Satpol PP, yang kemudian dialihkan tugasnya untuk mengitari setiap sudut kota Banda Aceh, memantau keberadaan sampah. Sehingga jika ada sampah akan langsung dilaporkan ke Wali Kota dan dinas untuk ditindaklanjuti.

“Polisi sampah ini akan segera kita luncurkan. Tidak bisa lama-lama, karena laporan sampah ini setiap hari terus masuk,” ujar Aminullah.

Kemudian program patroli sampah. Akan ada petugas yang mengitari hingga ke kampung untuk mengangkut sampah.

Sedangkan untuk informasi sampah nantinya akan disediakan call center yang menjadi pusat pengaduan masyarakat mengenai sampah.

Sehingga jika ada sampah yang belum diterangkut di lingkungannya, warga dapat langsung melaporkan. Rencananya kedepan program itu akan memiliki sistem aplikasi untuk memudah masyarakat melaporkan.

Sementara terkait masalah pelayanan air bersih, Aminullah menyebutkan, Pemko Banda Aceh akan segera merancang pembangunan Distrik Meter Area (DMA) di pemukiman warga.

Rencananya DMA itu tuntas pada 2019, dengan anggaran Rp 300 juta per DMA. Untuk Banda Aceh, walaupun belum ada angka pasti namun jumlah DMA yang akan dibangun mencapai puluhan.

Setiap DMA akan menampung kebutuhan air untuk 2 ribu pelanggan di sekitarnya. Selama ini, kata Aminullah, daya dorong air dari unit produksi di Lambaro ke rumah pelanggan sangat lemah, ditambah lagi sebagian besar warga menggunakan mesin pompa, sehingga suplai air tidak merata.

Dengan sistem DMA, air dari unit produksi akan dipompa ke DMA, kemudian air dipompa lagi dengan dorongan tinggi ke rumah warga. Sehingga tanpa ada mesin pompa, suplai air akan lebih merata ke pelanggan.

Aminullah juga menyatakan, persoalan pengemis yang masih marak seperti di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh menjadi prioritasnya. Untuk mengatasi masalah itu, katanya, Pemko Banda Aceh akan berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh.

“Masjid Raya Baiturrahman memang menjadi domainnya Pemerintah Aceh. Tapi, bagaimana pun kedudukan Masjid Raya itu di Kota Banda Aceh, sehingga butuh perhatian kita bersama dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada di sana, mulai pengemis sampai pedagang yang berjualan di kompleks Masjid Raya,” ujarnya.

Wali kota berupaya mencari solusi dengan melibatkan berbagai pihak dalam mengatasi persoalan tersebut, termasuk memberi skil dan modal bagi penyandang disabilitas (cacat fisik) agar mandiri dan tidak kembali ke jalanan menjadi pengemis.

Pemko juga akan memasang pamplet-pamplet imbauan dan larangan memberikan sesuatu kepada pengemis di setiap persimpangan dalam Kota Banda Aceh.

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin menambahkan masalah penertiban pengemis, bukan hanya persoalan pemerintah semata. Tapi, menjadi tanggung jawab semua.

“Misalnya ada pengemis yang masuk dan meminta-minta ke restoran dan warkop. Mungkin, itu menjadi tanggung jawab dari pemilik usaha.

Langkah-langkah yang kita lakukan ini memang harus melalui pertimbangan matang. Tapi, penertiban ini mau tak mau harus dilakukan,” pungkas Zainal. [] tribunnews.com, foto : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.