Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Menanggapi maraknya pungutan yang mengatasnamakan keperluan sekolah dan terkait pemberitaan tentang keberataan orang tua terhadap hasil rapat komite SMKN 1 Karang Baru baru-baru ini, Kepala Bidang Investigasi LSM KPK DPD Provinsi Aceh Syahrudin Adi Putra ikut angkat bicara dan menghimbau jangan ada lagi upaya pungutan di sekolah yang diduga menjurus bisnis. Hal ini dikatakan Syahrudin Adi Putra kepada TamiangNews.com, Sabtu (05/08).

"Kami meminta kepada pihak komite dan managemen SMKN 1 Karang Baru untuk tidak melakukan praktik yang menjurus bisnis dengan siswa/i atau wali siswa/i terkait permintaan dana komite dan lainnya bagi siswa/i dimulai tahun ajaran 2017 ini sehingga memberatkan para orang tua / wali siswa", ucap Adi.

Syahruddin Adi Putra menegaskan, pihak komite dan managemen yang menetapkan pungutan dana komite dan lainnya terhadap siswa/i agar berhati-hati dengan semua kebijakan tersebut. Tidak semua siswa/i dari keluarga kaya atau mampu bersekolah di tempat sekolah tersebut. Sungguh tidak tepat dunia pendidikan yang notabene milik negara dijadikan ajang bisnis", ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, "saya siap laporkan kebijakan yang dibuat sekolah jika mengarah terjadinya pelanggaran juklak dan juknis tata kelola pendidikan yang diundangkan sebagai Peraturan Menteri dan atau sejenisnya sebagai regulasi. Dunia pendidikan harus dilindungi dari praktik-praktik pungutan liar (Pungli)", jelas Syahruddin Adi Putra alias Adi Putra.

Selanjutnya Adi Putra meminta agar pihak Dinas Pendidikan Aceh Tamiang agar lebih ketat melakukan pengawasan terhadap tata kelola managemen di sekolah. Terutama menyangkut pembiayaan dan pendanaan non-Pemerintah dari sumber wali siswa/i atau lainnya.

Terhadap wali siswa/i untuk tidak segan-segan melaporkan segala hal pungutan di luar aturan terhadap siswa dan wali siswa. Dijenjang pendidikan manapun, kami siap giring pelanggar tersebut keranah hukum, sesuai aturan berlaku. Kewajiban kita semua mengontrol transparansi dan informasi publik sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008. Tidak ada yang membatasi atau menghalangi rakyat terhadap kontrol sosial pembangunan, namun semua itu ada mekanismenya", tutur Syahrudin Adi Putra lagi. [] TN-W008

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.